Kemenag Pringsewu Digeledah Kejari, LSM Penjara Indonesia Desak Penyidikan Tak Mandek

Pringsewu, sinarlampung.co – Penggeledahan sejumlah ruangan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pringsewu oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu, Selasa (10/11/2026), mendapat perhatian dari LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana pendidikan, meliputi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), OMI, serta dana sertifikasi guru Tahun Anggaran 2024-2026.

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 11.00 hingga 15.00 WIB itu menyasar sejumlah ruangan strategis, di antaranya bagian pendidikan madrasah, keuangan, dan kepegawaian.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik dikabarkan mengamankan sejumlah dokumen administrasi, berkas pengelolaan keuangan, serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

Informasi dari Kejari Pringsewu menyebutkan, penyidikan berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan pemotongan dana sertifikasi guru di lingkungan Kemenag Pringsewu, mulai dari jenjang RA, MI, MTs hingga MAN.

Menanggapi perkembangan itu, Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, mengapresiasi langkah Kejari Pringsewu yang telah melakukan penggeledahan. Namun, ia mengingatkan agar penanganan perkara tidak berhenti pada pengumpulan dokumen dan barang bukti.

Mahmuddin menegaskan, penggeledahan harus menjadi bagian dari proses penyidikan yang berujung pada kepastian hukum, bukan sekadar kegiatan seremonial.

“Jangan hanya melakukan penggeledahan, mengamankan dokumen dan barang bukti, kemudian masyarakat dibiarkan menunggu tanpa kepastian perkembangan perkara. Publik membutuhkan hasil nyata dari proses penyidikan, bukan sekadar pemberitaan tentang penggeledahan kantor,” tegas Mahmuddin.

Ia juga menyinggung penggeledahan yang pernah dilakukan Kejari Pringsewu pada 2025 di Kantor Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, terkait dugaan penyimpangan kegiatan bimbingan teknis peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara serta studi tiru.

Menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan perkembangan penanganan perkara tersebut yang diketahui publik. Karena itu, ia berharap penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kemenag Pringsewu kali ini tidak mengalami hal serupa.

Mahmuddin meminta penyidik mengusut tuntas apabila ditemukan bukti yang cukup terkait dugaan pemotongan dana sertifikasi guru, penyalahgunaan kewenangan, maupun penyimpangan pengelolaan dana BOS dan OMI.

Ia menegaskan, hak guru tidak boleh menjadi objek kepentingan pihak tertentu. Dana sertifikasi merupakan hak guru yang harus diterima sesuai ketentuan, sedangkan dana BOS dan bantuan pendidikan lainnya wajib digunakan sesuai peruntukannya.

“Kami meminta Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu beserta jajaran penyidik Pidsus agar tidak berhenti pada penggeledahan. Telusuri seluruh dokumen, periksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan, ungkap apabila terdapat aliran dana, serta umumkan perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum. Jika memang ditemukan alat bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan secara tegas,” tambah Mahmuddin.

LSM Penjara Indonesia juga meminta penyidik tidak tebang pilih dalam menangani perkara tersebut. Pemeriksaan, menurut Mahmuddin, harus menjangkau seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan maupun pencairan dana, termasuk pejabat atau pihak lain yang diduga memiliki kewenangan.

“Kami tidak ingin kasus ini hanya ramai saat penggeledahan, tetapi kemudian kehilangan kejelasan. Jangan sampai hak guru dan anggaran pendidikan yang seharusnya dinikmati masyarakat justru tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kejaksaan harus memberikan kepastian, siapa yang bertanggung jawab harus diproses apabila terbukti bersalah,” tutup Mahmuddin. (Red)