Soal Polemik Ijazah, Gibran Temui Prabowo dan Berniat Mundur dari Wapres
Juniardi
JAKARTA, sinarlampung.co — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Niat tersebut disampaikan di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen terkait kontroversi ijazah SMA miliknya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada pagi hari.
”Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu, Pak Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menepis isu yang menyebut Presiden Prabowo menolak rencana pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Presiden banyak memberikan masukan dan memberikan ruang bagi Gibran untuk menempuh jalur hukum.
”Kami luruskan, tidak benar Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, Presiden banyak memberikan saran. Pak Wapres juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” jelas Prasetyo.
Tekanan Politik di DPR
Langkah Gibran untuk mundur mengemuka bersamaan dengan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani usulan tersebut sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan ini memperkuat fakta persidangan MK sebelumnya yang menyebut tidak ditemukannya dokumen bukti kelulusan setara SMA atas nama Gibran di Singapura maupun Australia.
Anggota DPR menggunakan mekanisme HMP sesuai ketentuan Undang-Undang tentang MD3. Hak ini mencakup penanganan dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk indikasi perbuatan tercela atau ketidakpemenuhan syarat jabatan.
Sebelumnya, Gibran telah menanggapi polemik keabsahan dokumen pendidikannya. Ia meyakini syarat pendidikannya sah karena telah menuntaskan studi di jenjang perguruan tinggi.
”Ya, kalau saya tidak lulus SMA, kan tidak mungkin saya bisa kuliah. Saya kuliah sampai jenjang S1 di Singapura,” tegas Gibran saat memberikan keterangan pada Rabu (7/10/2026). (Red)
