Korporasi Rakyat Desak KPK Bongkar Proyek Jalan Rp11,9 Miliar di Pesawaran, Diduga Rusak Sebelum Setahun

Jakarta, sinarlampung.co – Proyek peningkatan ruas Jalan Kubu Batu-Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, senilai Rp11.964.350.200 dari APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah bagian pekerjaan dilaporkan mengalami kerusakan meski belum genap satu tahun sejak pelaksanaan.

Proyek yang meliputi konstruksi beton (rigid pavement), pengaspalan hotmix, bahu jalan, serta bangunan pendukung tersebut diduga mengalami persoalan mutu konstruksi dan ketidaksesuaian spesifikasi.

Korporasi Rakyat bahkan memperkirakan potensi kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp3 miliar. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pelaksanaan proyek tersebut secara menyeluruh.

Pada Senin (9/11/2026), perwakilan Korporasi Rakyat, A. Zahriansyah, mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI di Jakarta untuk berkoordinasi dengan petugas pengamanan terkait rencana aksi unjuk rasa.

Setelah melakukan koordinasi awal, Zahriansyah menyampaikan pernyataan sikap di depan gedung KPK. Ia memastikan pihaknya akan kembali bersama massa anggota untuk menggelar aksi pada Rabu (11/11/2026).

Aksi tersebut bertujuan mendesak KPK memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur di Kabupaten Pesawaran, mulai dari kontraktor, konsultan pengawas, hingga pejabat yang bertanggung jawab.

“Ini proyek brutal! Anggaran Rp11,9 miliar uang rakyat, tetapi belum genap satu tahun sejumlah bagian pekerjaan sudah menunjukkan kerusakan serius. Kami datang langsung ke KPK untuk menyampaikan sikap. Rabu nanti kami kembali bersama massa untuk mendesak agar proyek ini dibongkar. Periksa kontraktor, konsultan pengawas, pejabat yang bertanggung jawab, proses PHO, FHO, sampai pencairan anggarannya. Jangan ada yang berlindung di balik dokumen administrasi,” tegas Zahriansyah.

Berdasarkan informasi pembangunan yang dipublikasikan pada September 2025, ruas Jalan Kubu Batu–Kota Jawa memiliki panjang keseluruhan 5.937 meter.

Pekerjaan tersebut terdiri atas rigid pavement sepanjang 1.320 meter dengan lebar 4 meter dan perkerasan hotmix sepanjang 4.617 meter dengan lebar 3,3 meter. Selain itu, proyek juga mencakup pembangunan talud, bronjong, dan bahu jalan.

Dalam penelusuran data pengadaan, paket pekerjaan konstruksi senilai Rp11.964.350.200 tercatat dikerjakan CV Aulia Pratama. Sementara paket jasa pengawasan senilai Rp330.733.000 tercatat dimenangkan CV Wirawan Konsultan.

Kedua perusahaan tersebut menjadi pihak yang diminta Korporasi Rakyat memberikan penjelasan terkait kualitas material, volume pekerjaan, pengendalian mutu, serta hasil pengawasan teknis di lapangan.

Sorotan juga diarahkan kepada H. David Oktoriandi atau H. Davit. Menurut Korporasi Rakyat, yang bersangkutan menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran saat proyek Tahun Anggaran 2025 berjalan dan kini menjabat Sekretaris Dinas PUPR Pesawaran.

Zahriansyah mendesak aparat penegak hukum menelusuri tanggung jawab pejabat terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga pencairan anggaran.

Menurutnya, seluruh rantai pengambilan keputusan dalam proyek tersebut harus diperiksa agar tidak ada pihak yang lepas dari tanggung jawab.

PHO, FHO, hingga Dana Pemeliharaan Ikut Disorot

Korporasi Rakyat juga mempertanyakan proses Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO), pembayaran termin, serta pencairan dana pemeliharaan proyek.

Mereka menduga pekerjaan yang belum memenuhi standar telah dinyatakan selesai dan diserahterimakan, sementara kerusakan jalan tidak ditangani secara memadai.

Dugaan pencairan anggaran pemeliharaan tanpa diikuti perbaikan nyata juga menjadi salah satu persoalan yang diminta untuk diusut.

Korporasi Rakyat menilai pemeriksaan tidak boleh hanya berpatokan pada dokumen administrasi serah terima. Seluruh dokumen harus dicocokkan dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.

Mereka juga mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigatif dan penghitungan teknis secara menyeluruh.

Audit tersebut diminta mencakup pengujian material, pengukuran volume, ketebalan konstruksi, mutu beton dan aspal, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi dalam kontrak.

KPK juga diminta menelusuri aliran pembayaran dan pertanggungjawaban kontraktor, konsultan pengawas, serta pejabat terkait.

“Kami meminta BPKP turun langsung ke lapangan. Periksa seluruh pekerjaan, hitung kekurangan volume, bongkar ketidaksesuaian spesifikasi, dan telusuri kelebihan pembayaran. Potensi kerugian negara lebih dari Rp3 miliar yang kami sampaikan harus dibuktikan melalui audit teknis dan penghitungan yang transparan,” ujar Zahriansyah.

Korporasi Rakyat menegaskan, proyek infrastruktur bernilai hampir Rp12 miliar tersebut tidak boleh berhenti pada persoalan kerusakan jalan tanpa pertanggungjawaban.

Mereka meminta dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan, pengawasan, proses serah terima, hingga pencairan anggaran dibuka secara menyeluruh.

“KPK jangan diam. Bongkar proyek ini, periksa kontraktor, konsultan pengawas, pejabat yang bertanggung jawab, PHO dan FHO, serta telusuri seluruh pencairan anggarannya. Uang rakyat bukan untuk menghasilkan jalan yang cepat rusak. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai terang dan seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum,” pungkas Zahriansyah. (*)