JPK Lampung Laporkan Dugaan Proyek Tanpa Anggaran Rp39,7 Miliar di Lampung Tengah ke KPK
Juniardi
BANDARLAMPUNG, sinarlampung.co – Korwil Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) Provinsi Lampung resmi melayangkan Surat Laporan Pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait dugaan pelanggaran hukum pada proyek pembangunan jalan di Kabupaten Lampung Tengah. Proyek bernilai Rp39,7 miliar tersebut disinyalir dipaksakan berjalan meski tidak memiliki ketersediaan anggaran di APBD.
Laporan pengaduan bernomor 07/Kord-JPK/.Lpg/Srt.SLP/XI/2026 tersebut ditujukan langsung kepada Divisi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.
Proyek yang dilaporkan merupakan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Bandar Sari – Payung Rejo di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan data kontrak nomor 620/277a/D.a VI.03/KONTRAK X/2026 tertanggal 23 Oktober 2026, proyek senilai Rp39.799.478.000,- tersebut bersumber dari APBD Lampung Tengah tahun 2026 dan dilaksanakan oleh PT Infratekno Sarana Jaya.
JPK mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum karena proyek tetap berjalan padahal pemerintah daerah tidak memiliki alokasi anggaran untuk melakukan pembayaran.
“Kami sudah mencoba mengingatkan PPK, Kepala Dinas, serta Pj. Sekda Kabupaten Lampung Tengah untuk tidak melanjutkan kegiatan proyek tersebut dikarenakan tidak memiliki anggaran,” tulis pihak JPK dalam dokumen pengaduannya.
JPK menambahkan, ketidaktersediaan anggaran ini dipicu oleh belum disetujuinya usulan pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp115 miliar.
Dugaan Pelanggaran Aturan dan Potensi Kerugian Negara
Dalam laporannya, JPK menegaskan bahwa mekanisme pergeseran anggaran harus tunduk pada Pasal 163 dan 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya. Pelaksanaan tender dan pengerjaan proyek tanpa kepastian anggaran dinilai menabrak asas utama pengelolaan keuangan publik.
Memaksakan pembayaran proyek menggunakan pos lain atau membebankannya pada anggaran tahun berikutnya tanpa dasar hukum yang sah dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Hal tersebut berpotensi melanggar UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (khususnya Pasal 2 dan Pasal 3) terkait penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara.
Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dipandang terancam sanksi administratif dan disiplin ASN atas pelanggaran Undang-Undang Perbendaharaan Negara.
Melalui surat pengaduan yang ditandatangani oleh Koordinator Wilayah JPK Lampung beserta Sekretaris Nurwenda Ratu di Bandar Lampung, JPK mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pengerjaan proyek infrastruktur tersebut. (Red)
