
Jakarta, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung meraih peringkat I Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera 2026.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Capaian itu diberikan di tengah upaya Pemprov Lampung menjaga stabilitas harga pangan dan pasokan kebutuhan pokok. Namun, tantangan pengendalian inflasi masih ada.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Lampung pada Agustus 2026 mencapai 3,53 persen, sementara inflasi bulanan berada di angka 0,23 persen.
Pada Juni 2026, inflasi tahunan Lampung masih berada di angka 2,46 persen. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 3,53 persen pada Agustus.
Meski demikian, Pemprov Lampung dinilai berhasil menjalankan berbagai langkah pengendalian inflasi, terutama terhadap komoditas pangan yang harganya mudah bergejolak.
Pemprov Lampung mengoordinasikan pengendalian inflasi bersama 15 kabupaten/kota, Bank Indonesia dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penetrasi dan operasi pasar murah secara berkala oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung bersama Perum Bulog.
Program tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus membantu mengendalikan harga di tingkat masyarakat.
Jihan mengatakan penghargaan tersebut bukan hanya capaian pemerintah provinsi, tetapi hasil kerja seluruh unsur yang tergabung dalam TPID.
“Penghargaan ini bukan penghargaan untuk pemerintah provinsi semata, tetapi seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah,” kata Jihan usai menerima penghargaan.
Menurut Jihan, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi bukan hanya penghargaan, tetapi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Ia berharap stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok dapat benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya berharap penghargaan ini bukan hanya sekadar penghargaan, artinya bisa dirasakan betul-betul manfaatnya oleh masyarakat; bagaimana pasokan dan juga kestabilan harga bisa terkendali di daerah,” ujarnya.
Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Capaian Lampung juga dilengkapi penghargaan TPID terbaik kategori kota yang diraih Pemerintah Kota Metro.
Ke depan, Pemprov Lampung menyatakan akan melanjutkan program stabilisasi harga pangan sekaligus memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui P2DD.
Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. (*)