
Lampungselatan, sinarlampung.co – Program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan yang bersumber dari aspirasi anggota DPR RI menuai sorotan tajam. Muncul dugaan praktik pemotongan anggaran hingga 35 persen pada kegiatan fisik di sejumlah sekolah jenjang TK hingga SMP di Kecamatan Natar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan penyimpangan tersebut menyasar sedikitnya lima sekolah dengan total pagu anggaran mencapai Rp3,80 miliar. Modus yang digunakan disinyalir memakai pola “terima kunci”, di mana sekolah tidak memegang kendali atas pengerjaan fisik proyek meski dana sempat masuk ke rekening lembaga.
“Sekolah hanya menerima kunci. Setelah uang masuk ke rekening sekolah, dana langsung ditarik dan diberikan kepada orang yang dipercaya anggota DPR RI. Pihak merekalah yang mengelola pengerjaan sampai selesai,” ungkap seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Adapun rincian lima sekolah penerima bantuan tersebut mencakup SDN 01 Kalisari (Rp1.177.049.876), SDN 02 Kalisari (Rp1.238.102.364), SMP Harapan Sukabandung (Rp642.564.000), TK Bintang Mandiri (Rp490.448.000), serta TK Eka Rahmat Aulia (Rp253.668.000).
Penelusuran di lokasi menunjukkan para kepala sekolah terkait belum berhasil ditemui untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai mekanisme pencairan dan pengelolaan pekerjaan. Namun, seorang guru di salah satu sekolah penerima mengonfirmasi mengetahui adanya pola pengelolaan dana sebagaimana dipaparkan sumber.
Merespons tuduhan tersebut, Harjuno selaku Tenaga Ahli dari anggota DPR RI Ruby Chairani membenarkan bahwa sejumlah sekolah yang mendapat bantuan revitalisasi di Kecamatan Natar merupakan bagian dari program aspirasi Ruby Chairani.
Kendati demikian, ia membantah tegas keterlibatan timnya dalam pengendalian maupun pengelolaan proyek fisik di lapangan. “Benar itu aspirasi (Ruby Chairani), namun kami membantah jika kegiatan tersebut dikendalikan oleh tim kami,” tegas Harjuno saat dikonfirmasi.
Sebagai informasi, Pemkab Lampung Selatan pada Agustus 2026 menetapkan 123 satuan pendidikan sebagai sasaran revitalisasi, terdiri dari 41 SD, 31 SMP, dan 51 PAUD/PKBM. Dinas Pendidikan setempat sebelumnya telah mengimbau masyarakat, komite sekolah, hingga tenaga pendidik untuk aktif melakukan pengawasan agar pelaksanaan program berjalan transparan dan tepat sasaran. (Tim/Red)