
Lampungutara, sinarlampung.co – Terik matahari yang biasanya membakar kulit para petani dan pembudidaya ikan di Kabupaten Lampung Utara, Selasa (8/9/2026), berganti dengan suasana penuh antusiasme di dalam ruangan pertemuan. Hari itu, sebanyak 250 petani dan pembudidaya perikanan berkumpul bukan untuk membahas pupuk atau pakan, melainkan mempelajari kerangka keuangan formal—mulai dari perbankan, perlindungan asuransi, hingga cara memiliki saham perusahaan di bursa efek.
Selama ini, sektor pertanian dan perikanan merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Namun, di balik kerja keras mengolah tanah dan perairan, kerentanan finansial kerap membayangi. Rendahnya indeks literasi dan inklusi keuangan membuat kelompok petani acap kali menjadi sasaran empuk praktik pinjaman online (pinjol) ilegal hingga iming-iming investasi bodong yang merugikan hasil jerih payah mereka.
Melihat kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mengambil langkah konkret. Mereka menghadirkan ekosistem jasa keuangan terpadu langsung ke tengah-tengah pelaku usaha sektor riil.
Langkah edukasi ini bukan sekadar sosialisasi teori. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan—seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) Lampung, PT Phintraco Sekuritas, PT Asuransi Astra, BPS, hingga pimpinan perbankan daerah—memberikan akses nyata. Seluruh peserta yang hadir dibekali fasilitas pembukaan rekening saham secara gratis serta mendapat perlindungan instrumen asuransi.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menekankan bahwa memperkuat integritas dan ketahanan sektor keuangan harus dimulai dari lapisan ekonomi paling dasar.
“Mengingat indeks literasi dan inklusi keuangan kelompok petani masih di bawah rata-rata nasional, penguatan edukasi menjadi sebuah kebutuhan mendesak agar masyarakat terhindar dari risiko investasi bodong dan pinjaman online ilegal,” tegas Otto.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Lampung Utara, Biantori, S.Sos., M.H., menyebutkan bahwa forum ini didesain untuk mengubah pola pikir masyarakat perdesaan dalam mengelola hasil usaha mereka.
“Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan literasi pengelolaan keuangan, memperluas akses pembiayaan formal, serta membuka akses terhadap instrumen investasi dan perlindungan asuransi,” ujar Biantori.
Bagi Pemerintah Daerah, membekali petani dengan pemahaman finansial yang kuat merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan memantapkan ketahanan pangan.
Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., menegaskan keberpihakan pemerintah dalam memastikan pelaku usaha pertanian tidak berjalan sendiri di tengah arus modernisasi ekonomi.
“Kami berkomitmen penuh untuk terus memperluas akses pembiayaan formal sekaligus memberikan pendampingan berkelanjutan, sehingga para petani di daerah ini dapat semakin mandiri, cerdas mengelola keuangan, dan naik kelas,” tutur Hamartoni.
Kini, benih pengetahuan finansial telah ditanam. Lewat sinergi antara regulator, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan, para petani dan pembudidaya di Lampung Utara tidak lagi hanya lihai mengolah hasil bumi, tetapi juga makin tangguh dan bijak dalam mengawal masa depan finansial mereka. (Tari Pratama)