Strategi Mirza Akali Pengangguran: Perluas Loker di Luar Negeri

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengubah strategi menghadapi persoalan pengangguran. Salah satunya dengan mendorong lebih banyak tenaga kerja Lampung bekerja ke luar negeri.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, lapangan kerja di dalam daerah belum mampu menampung seluruh lulusan yang setiap tahun masuk ke pasar kerja. Karena itu, tenaga kerja Lampung perlu disiapkan untuk mencari peluang hingga ke luar negeri.

“Kalau mau survive, LPK kita arahnya ke globalisasi. Fokus kita ke depan bukan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk Lampung, untuk Indonesia, tapi untuk ke luar se-dunia,” kata Mirza dalam rapat Penguatan Sinergitas Pelatihan dan Industri Daerah melalui pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah (FKLPID) Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (11/9/2026).

Menurut Mirza, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah lapangan kerja di Lampung. Perkembangan teknologi membuat banyak industri menggunakan mesin dan otomatisasi, sehingga kebutuhan tenaga kerja semakin terbatas.

Ia mencontohkan investasi industri senilai Rp15 triliun pada tahun sebelumnya yang secara kasar hanya menghasilkan sekitar 3.000 lapangan pekerjaan. Bahkan, ada perusahaan industri tapioka yang mampu bersaing dengan jumlah pekerja sekitar 25 orang karena menggunakan teknologi modern.

Di sisi lain, sekitar 130.000 lulusan SMA dan SMK setiap tahun masuk ke jalur pendidikan maupun pasar kerja. Sekitar 30.000 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sementara peluang kerja yang tersedia belum sebanding dengan jumlah lulusan baru tersebut.

Kondisi itu membuat Pemprov Lampung mendorong penempatan tenaga kerja ke negara-negara yang membutuhkan pekerja, terutama Jepang dan Malaysia.

Untuk Jepang, pemerintah daerah menargetkan sekitar 5.000 tenaga kerja Lampung dapat dikirim bekerja pada tahun mendatang.

Namun, target tersebut tidak mudah dicapai. Salah satu kendalanya adalah kemampuan bahasa dan biaya pelatihan yang cukup mahal. Biaya yang sebelumnya bisa mencapai sekitar Rp50 juta diupayakan ditekan menjadi sekitar Rp30 juta melalui kerja sama pemerintah, sekolah, lembaga pelatihan, lembaga keuangan, dan mitra di negara tujuan.

Persiapan juga mulai dilakukan sejak tingkat SMA dan SMK. Pembelajaran bahasa Jepang diarahkan menjadi bekal awal sebelum calon tenaga kerja melanjutkan pelatihan melalui lembaga pelatihan kerja.

Untuk memperkuat sistem tersebut, Pemprov Lampung mendorong pembentukan FKLPID. Forum ini mempertemukan pemerintah, industri, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menyusun kebutuhan tenaga kerja serta menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan pasar.

Ketua Apindo Lampung sekaligus inisiator FKLPID, Ary Meizari Alfian, mengatakan forum tersebut nantinya menjadi pusat data, informasi, dan penyaluran tenaga kerja.

“Forum ini menjadi pusat data, pusat informasi, dan pusat penyaluran juga ke depan. Sehingga siapapun orang yang mau mencari kerja atau orang yang membutuhkan kerja cukup ke desk kita ataupun ke platform kita ke depannya,” ujar Ary.

Sebanyak 72 lembaga pelatihan disebut telah diajak bekerja sama dalam tahap awal pembentukan forum. FKLPID juga akan menangani pemetaan kebutuhan industri, pengembangan kompetensi, pelatihan, sertifikasi, penempatan kerja, hingga pemantauan hasil pelatihan.

Selain mengirim tenaga kerja ke luar negeri, Pemprov Lampung juga menyiapkan strategi lain dengan mendorong industri masuk lebih dekat ke desa.

Mirza meminta hilirisasi komoditas dan pengembangan industri UMKM dilakukan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Pengeringan komoditas, penggilingan padi, pabrik pakan, pengolahan kopi, dan usaha pengolahan hasil pertanian dinilai bisa membuka lapangan kerja baru di daerah.

Dengan strategi tersebut, tenaga kerja Lampung tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam daerah. Mereka disiapkan untuk memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri sekaligus mampu bersaing di pasar kerja luar negeri.

Dari pemerintah pusat, BP3MI Lampung juga menjalankan program SMK Go Global pada 2026 hingga 2029. Lampung mendapat kuota 1.460 peserta untuk pelatihan sektor pertanian, kesehatan, dan pariwisata sebagai persiapan sebelum bekerja di luar negeri.

Pemprov Lampung berharap langkah tersebut dapat mengurangi kesenjangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Di saat yang sama, keterampilan tenaga kerja diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan industri, baik di dalam negeri maupun luar negeri. (Red/*)