Konsumsi Protein Hewani Lampung Cuma 15,62 Gram, Terendah Kelima Nasional

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Konsumsi protein hewani masyarakat Lampung masih tergolong rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi daging, telur, dan susu di Lampung hanya mencapai 15,62 gram per kapita per hari.

Angka tersebut menempatkan Lampung di posisi kelima terendah secara nasional, sekaligus masih berada di bawah rata-rata konsumsi protein hewani nasional yang mencapai 17,42 gram per kapita per hari.

Kondisi ini menjadi sorotan karena Lampung justru dikenal sebagai salah satu daerah sentra produksi ternak. Persoalannya, melimpahnya produksi pangan hewani belum otomatis membuat masyarakat lebih banyak mengonsumsi daging, telur, dan susu.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, mengatakan Lampung sebenarnya memiliki surplus yang cukup besar untuk sejumlah komoditas pangan hewani.

“Provinsi Lampung sebenarnya mengalami surplus yang sangat aman untuk komoditas pangan hewani. Namun, ada disparitas antara ketersediaan dan tingkat konsumsi masyarakat. Ini membuktikan bahwa surplus produksi tidak otomatis mencerminkan tingginya aksesibilitas maupun pemenuhan gizi masyarakat jika tidak dibarengi dengan intervensi daya beli dan edukasi,” ujar Lili Mawarti di Bandar Lampung.

Berdasarkan Prognosis Supply-Demand Tahun 2026 Disnakkeswan Lampung, surplus daging sapi dan kerbau mencapai 1.213,8 ton dengan ketahanan stok 14 hari.

Sementara surplus daging ayam ras mencapai 22.996,1 ton dengan ketahanan stok 68 hari. Adapun telur ayam ras tercatat surplus hingga 46.863,7 ton, dengan ketahanan cadangan mencapai 138 hari.

Namun, kondisi surplus tersebut belum tercermin dalam pola konsumsi masyarakat. Rata-rata pengeluaran penduduk Lampung untuk daging, telur, dan susu hanya sekitar Rp65.184 per kapita per bulan.

Angka itu menjadi yang terendah kedua di Pulau Sumatera setelah Aceh. Sebagai pembanding, pengeluaran masyarakat Kepulauan Riau untuk komoditas yang sama mencapai Rp125.002 per kapita per bulan.

Menurut Lili, rendahnya konsumsi protein hewani tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Faktor kebiasaan, preferensi konsumsi, hingga pemahaman mengenai pentingnya gizi juga ikut memengaruhi.

“Namun faktor pendapatan bukan satu-satunya penentu. Daerah seperti Aceh dan Bengkulu yang PDRB per kapitanya di bawah Lampung tercatat memiliki tingkat konsumsi protein hewani yang lebih tinggi. Artinya, preferensi, kesadaran gizi, dan pola alokasi pengeluaran keluarga memegang peran yang sangat krusial,” katanya.

Pemprov Lampung kini menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkecil kesenjangan antara produksi dan konsumsi pangan hewani. Intervensi tidak hanya diarahkan pada sisi pasokan, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses dan mengonsumsi pangan bergizi.

Di sisi pasokan, pemerintah mendorong penyaluran ternak produktif seperti unggas dan kambing perah kepada masyarakat perdesaan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan telur, daging, dan susu di tingkat rumah tangga.

Sementara dari sisi permintaan, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas ekonomi warga, edukasi gizi, kampanye konsumsi pangan asal ternak serta Gerakan Konsumsi Telur 2 Butir per Hari.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Keluarga Harapan (PKH) juga diarahkan untuk diperkuat. Pemerintah turut menyiapkan stabilisasi harga pangan hewani melalui penetrasi pasar dan program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT).

Lili mengatakan, langkah tersebut diharapkan membuat surplus produksi peternakan Lampung tidak hanya mengalir ke pasar luar daerah, tetapi juga lebih banyak dikonsumsi masyarakat setempat.

“Melalui integrasi program hulu ke hilir, kita ingin memastikan komoditas peternakan yang berlimpah ini tidak hanya mengisi pasar luar daerah, tetapi menjadi sumber gizi utama bagi anak-anak dan keluarga di Lampung demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting,” pungkasnya. (*)