
Bandarlampung, sinarlampung.co – Pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter) terus memicu gelombang kritik dari berbagai lapisan masyarakat Lampung. Tak hanya soal rentetan kecelakaan maut yang menelan korban jiwa dan matinya ratusan UMKM di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), lonjakan tarif tol yang diberlakukan pengelola kini berujung pada pemanggilan resmi oleh DPRD Provinsi Lampung.
Gelombang protes publik mencuat setelah tarif jalan tol sepanjang 140,9 kilometer tersebut mengalami penyesuaian sebesar 30 hingga 36 persen. Tarif jarak terjauh untuk kendaraan Golongan I (sedan/pribadi) kini menyentuh Rp254.000. Sementara tarif kendaraan logistik besar (Golongan IV dan V) melonjak hingga Rp507.500.
Menyikapi derasnya keluhan publik terkait kenaikan tarif tol ruas Bakter, Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak pengelola tol di Gedung DPRD Lampung, Senin 6 Juli 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, menegaskan bahwa rapat ini merupakan kali kedua yang digelar guna mendesak evaluasi atas kebijakan yang membebani masyarakat pengguna jalan. “Sikap Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tetap tegas meminta agar kenaikan tarif ini dievaluasi kembali demi menampung aspirasi masyarakat Lampung,” ujar Mukhlis.
Dalam kesempatan tersebut, Mukhlis membeberkan bahwa pengelolaan ruas Bakauheni–Terbanggi Besar saat ini telah dialihkan dari BUMN PT Hutama Karya kepada pihak swasta, yakni PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol. Berbeda halnya dengan ruas Terbanggi Besar–Kayu Agung yang masih dikelola PT Hutama Karya sehingga belum mengalami kenaikan tarif.
Pengelolaan ruas Bakauheni–Terbanggi Besar sendiri telah beralih dari BUMN PT Hutama Karya kepada pihak swasta, yakni PT Bakauheni Terbanggi Besar (BTB). Sementara ruas Terbanggi Besar–Kayu Agung masih dikelola langsung oleh PT Hutama Karya dan tidak mengalami penyesuaian tarif.
Merespons keluhan publik, PT BTB menyatakan bahwa penurunan tarif sulit untuk direalisasikan. Pihak pengelola menegaskan bahwa penyesuaian tersebut telah melalui audit keuangan yang panjang dan merupakan domain penuh Pemerintah Pusat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR guna menjaga iklim keberlanjutan investasi (investment sustainability).
Deretan Kecelakaan Maut Tol Bakter (2026)
Selain isu tarif, aspek keselamatan berkendara di tol sepanjang 140,9 kilometer ini masih menjadi sorotan tajam akibat tingginya tingkat fatalitas kecelakaan:
7 Juni 2026 (KM 102 Jalur B) – 3 Tewas, 8 Luka-luka Toyota Avanza berisi 11 orang warga Labuhan Ratu, Bandar Lampung, mendadak oleng dari lajur cepat ke lajur lambat lalu menghantam bagian belakang truk Colt Diesel. Tiga orang meninggal dunia—Surminadi (43), Joko Widodo (27), dan Parjo (41)—sementara 8 penumpang lainnya luka-luka. Pengemudi diduga kuat mengalami kelelahan dan mengantuk.
6 Juli 2026 (KM 44 Jalur A) – 5 Luka-luka Bus penumpang PO Palala yang melaju dari Bakauheni menuju Terbanggi Besar menabrak bagian belakang truk Fuso akibat gagal menjaga jarak aman dan kurang antisipasi di lajur cepat.
16 April 2026 (KM 43) – Bus Diseruduk Truk Bus PO Handoyo yang tengah berhenti di jalur darurat akibat kerusakan mesin dihantam dari belakang oleh truk Fuso yang pengemudinya mengantuk.
16 Februari 2026 (Lampung Tengah) – Pejalan Kaki Meninggal Seorang santri berusia 16 tahun tewas tertabrak kendaraan saat nekat menyeberangi jalur tol untuk mencari kayu bakar.
Imbauan Kepolisian dan Lesunya Perekonomian Jalinsum
Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, menekankan pentingnya disiplin serta kondisi fisik prima pengemudi.
“Kondisi fisik jalan di lokasi insiden umumnya lurus berstruktur cor rigid. Faktor pemicu utama adalah kelalaian dan kelelahan pengemudi. Kami mengimbau warga untuk selalu mematuhi batas kecepatan dan menjaga jarak aman,” imbau Kombes Pol Yuni.
Di sisi lain, pergeseran arus kendaraan dari jalan arteri ke jalan tol berbayar ini membawa dampak ganda. Selain biaya logistik yang membengkak akibat tarif tol swasta yang mahal, ratusan pelaku UMKM di sepanjang Jalinsum—seperti rumah makan, toko oleh-oleh, dan bengkel—melaporkan penurunan omzet drastis hingga terpaksa gulung tikar. (Red)