
Bandarlampung, sinarlampung.co — Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung per 31 Desember 2025 mencatatkan penurunan drastis. Dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya, total penurunan pendapatan dari sektor ini mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp166.170.149.003,05.
Pada tahun 2024, Pemprov Lampung berhasil meraup pendapatan hingga Rp193.520.241.461,01. Namun, pada tahun anggaran 2025, kas daerah dari sektor kekayaan yang dipisahkan tersebut hanya mampu mengumpulkan Rp27.350.092.457,96.
Faktor utama yang memicu kemerosotan ini adalah anjloknya dividen atas penyertaan modal di PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) sebesar Rp24.546.751.698,05. Bila pada 2024 dividen Bank Lampung yang masuk ke kas daerah mencapai Rp51.896.844.156,01, maka pada 2025 angka tersebut menyusut menjadi hanya Rp27.350.092.457,96.
Kondisi tersebut kian diperparah oleh nihilnya setoran dividen dari dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) aneka usaha milik pemprov, yakni PT Lampung Jasa Utama (LJU) dan PT Wahana Raharja (WR). Padahal, pada tahun 2024 kedua BUMD tersebut menyumbang pemasukan sebesar Rp141.623.397.305, dan sempat ditargetkan mampu menyetor dividen Rp251.824.500 pada tahun 2025. Namun, realisasinya justru nihil.
Data-data tersebut diungkapkan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam Laporan Keuangan Pemprov Lampung Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Mei 2026. Laporan keuangan ini juga dibeberkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 43A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Hingga 31 Desember 2021, penyertaan modal Pemprov Lampung pada PT Bank Lampung berdasarkan sertifikat saham tercatat senilai Rp176.724.860.000, yang menempatkan persentase kepemilikan modal disetor Pemprov Lampung per 31 Desember 2025 berada di posisi 37,76%.
Berdasarkan perhitungan metode ekuitas (equity method) atas persentase modal saham tersebut, investasi awal Pemprov Lampung di Bank Lampung per 31 Desember 2024 berada di angka Rp642.809.124.072,42 dengan posisi investasi akhir Rp637.955.934.281,93. Sementara untuk tahun buku per 31 Desember 2025, investasi awal tercatat sebesar Rp637.955.934.281,93 dan bergerak ke posisi investasi akhir senilai Rp698.858.627.278,76.
Kinerja minor kembali ditunjukkan oleh PT Wahana Raharja (WR). BUMD ini tercatat kembali mengalami kerugian besar yang membebani keuangan perusahaan.
Pada tahun 2024, PT WR sebenarnya sempat membukukan keuntungan tipis sebesar Rp14.377.966, sebuah angka yang dinilai sangat tidak berbanding seimbang dengan beban biaya operasional tahunan. Kondisi kian memburuk pada tahun 2025, di mana PT WR mencatatkan kerugian bersih mencapai Rp3.201.041.550.
Di sisi lain, PT Lampung Jasa Utama (LJU) pada tahun 2025 mencatatkan keuntungan usaha sebesar Rp58.675.578 dengan nilai dividen tertulis sebesar Rp2.656.151.270. Perolehan laba usaha PT LJU ini menurun drastis jika disandingkan dengan perolehan laba tahun 2024 yang sempat menyentuh angka Rp14.912.733.805.
Secara keseluruhan, akumulasi penyertaan modal Pemprov Lampung pada tiga perusahaan daerah utama hingga 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut: PT Bank Lampung: Rp698.858.527.278,76, PT Wahana Raharja: Rp120.427.508,37, PT Lampung Jasa Utama: Rp92.723.981.659,56, Total Penyertaan Modal Utama: Rp791.711.936.446,69
Selain pada tiga BUMD utama tersebut, Pemprov Lampung juga memiliki porsi investasi permanen lainnya yang nilainya tidak mengalami perubahan dari tahun 2024. Rinciannya meliputi investasi di PT Sarana Lampung Ventura sebesar Rp1.074.211.000, Asuransi Bangun Askrida senilai Rp500.000.000, dan PT Kawasan Industri Lampung sebesar Rp401.986.000.
Sementara itu, investasi Pemprov Lampung di PT Riau Airlines sebesar Rp1.000.000.000 hingga kini dilaporkan hanya menjadi “catatan administrasi” keuangan semata. Hal ini dikarenakan maskapai penerbangan domestik tersebut telah dinyatakan bangkrut dan berhenti beroperasi sejak tahun 2012 silam. (Red)