Progja 2026, Pemkab Lampung Selatan Fokus Turunkan Angka Kemiskinan

Lampung Selatan, sinarlampung.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka kemiskinan pada 2026 melalui sinergi lintas sektor dan optimalisasi program berbasis data.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (23/6/2026).

Rakor dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, serta dihadiri kepala perangkat daerah, perwakilan instansi vertikal, dan mitra pembangunan terkait.

Dalam arahannya, Tri Umaryani mengungkapkan, angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan pada 2025 tercatat sebesar 12,05 persen, sedangkan angka kemiskinan ekstrem berada di level 0,60 persen.

Meski menunjukkan tren membaik, capaian tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Lampung maupun nasional. Karena itu, Tri meminta seluruh perangkat daerah menjadikan penurunan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja tahun 2026.

Menurutnya, setiap program yang dijalankan harus mampu memberikan dampak nyata dan terukur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Tri menekankan pentingnya pemutakhiran dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Ia meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola bantuan sosial menggunakan DTSEN agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Tri juga menyoroti realisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan yang hingga Triwulan I Tahun 2026 masih berada pada kisaran 14 hingga 19 persen. Untuk itu, ia mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II agar target pembangunan dan pengurangan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

“Kita harus memastikan setiap program yang dilaksanakan memiliki dampak langsung dan terukur terhadap pengurangan kemiskinan, bukan sekadar memenuhi target realisasi anggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tri mengarahkan agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta berbagai bantuan sosial terintegrasi dengan data DTSEN. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh program pemerintah saling mendukung dan memberikan hasil yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas data dan pelaporan, serta mengoptimalkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan guna mewujudkan Lampung Selatan yang lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing. (*)