Konstruksi Kasus Suap Smart Board Muara Enim: Modus Rekening Nominee hingga Setoran Fee 5 Persen untuk Bupati

Jakarta, sinarlampung.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan konstruksi perkara dugaan suap pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim yang menjerat sang Bupati, Edison, beserta tiga orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini berhasil diungkap melalui operasi penyelidikan bersama (joint investigation) antara KPK dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa perkara ini bermula dari pertemuan antara Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN), dengan Cory Erin Hardi (CRH), selaku Marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA), pada Sabtu (6/6/2026). PT MSA sendiri merupakan vendor pemasok smart board kepada PT My Icon Technology yang memenangkan proyek pengadaan tersebut pada Tahun Anggaran 2025.

“Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari CRH. Pemberian ini diduga terkait dengan proyek pengadaan sebelumnya serta sebagai upaya ‘ijon’ menjaga hubungan baik agar pihak swasta kembali dimenangkan dalam proyek-proyek daerah ke depan,” ujar Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Selain itu, KPK mengendus adanya keterlibatan aktif Bupati Edison yang diduga memerintahkan Abi Nurwardani untuk memungut setoran fee dari sejumlah rekanan lain, tidak hanya terbatas pada proyek di lingkungan Dinas Pendidikan saja.

Modus Rekening Nominee

Untuk menyamarkan aliran dana haram tersebut, para pelaku menggunakan modus canggih berupa penggunaan rekening atas nama orang lain (nominee) serta penyerahan setoran secara tunai. Dalam skema ini, tersangka Abi Nurwardani bertindak sebagai pengendali utama rekening sekaligus bertugas mendistribusikan uang panas tersebut dengan kalkulasi persentase tertentu.

Berdasarkan data penyidikan KPK, berikut adalah rincian jatah pembagian fee proyek tersebut, yaitu 5 persen dialokasikan untuk Bupati Muara Enim (Edison), t3 persen dialokasikan untuk Kepala Dinas terkait, dan 1 persen dialokasikan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara

Dalam perkara rasuah pengadaan ini, KPK resmi menahan empat orang tersangka, yakni Edison (Bupati Muara Enim), Abi Nurwardani (Sekretaris Disdikbud Muara Enim), Adi Triyadi (orang kepercayaan sekaligus keponakan bupati yang diduga ikut mengelola aliran dana), dan Cory Erin Hardi (pihak swasta PT MSA). (Red)