Ketua K3PP: Efisiensi Pusat Tak Bisa Jadi Dalih Lambannya Pembangunan Jalan di Tubaba

Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co – Gelombang kritik terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus bermunculan. Kerusakan jalan yang terjadi di sejumlah wilayah dinilai semakin merata dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari.

Ketua K3PP, Ahmad Basri, menilai alasan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang disampaikan pemerintah daerah tidak bisa dijadikan dalih utama atas lambannya pembangunan infrastruktur di Tubaba.

“Efisiensi pusat jangan sampai dijadikan alasan paling aman untuk menutupi kegagalan merealisasikan janji politik, khususnya pembangunan jalan,” katanya minggu (10/5/2026).

Menurutnya, persoalan jalan rusak kini bukan lagi sekadar keluhan masyarakat pinggiran, melainkan telah menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh warga di sembilan kecamatan.

“Rakyat hari ini hidup di tengah jalan rusak dan pembangunan yang tertunda. Mereka tidak hidup dari kata sabar,” ujarnya.

Ia menegaskan, dalam kondisi fiskal yang sulit justru kapasitas seorang pemimpin daerah diuji. Seorang kepala daerah, kata dia, seharusnya mampu menghadirkan terobosan dan inovasi kebijakan, bukan hanya menyampaikan alasan keterbatasan anggaran.

“Kalau jawabannya hanya karena efisiensi pusat, lalu di mana letak visi dan kreativitas kepemimpinan daerah?” tegasnya.

Ahmad Basri juga menyinggung program-program populis yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang nyata dibanding sekadar narasi simbolik.

“Rakyat membutuhkan jalan yang layak dan bukti nyata pemerintah hadir menyelesaikan persoalan mendasar,” katanya lagi.

Ia menambahkan, seluruh daerah di Indonesia juga menghadapi tekanan fiskal yang sama. Namun, tidak semua pemerintah daerah menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan stagnasi pembangunan.

“Pemimpin yang adaptif akan mencari solusi. Pemimpin inovatif akan menyusun strategi. Tetapi pemimpin yang miskin terobosan cenderung menjadikan pusat sebagai kambing hitam,” ucap Ahmad Basri.

Karena itu, ia meminta masyarakat Tubaba mulai bersikap kritis dan mampu membedakan antara keterbatasan anggaran yang nyata dengan kegagalan manajerial pemerintah daerah.

“Jangan sampai istilah efisiensi pusat berubah menjadi alat retoris yang meninabobokan masyarakat, sementara tanggung jawab kepemimpinan perlahan menguap,” pungkasnya. (*)