
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Provinsi Lampung mencatatkan prestasi gemilang dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,58 persen pada Triwulan I-2026, menjadikannya yang tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Capaian luar biasa ini langsung mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat melalui penambahan kuota bantuan perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, mengumumkan penambahan kuota bedah rumah bagi masyarakat Lampung dari semula 9.500 unit menjadi 11.000 unit. Pengumuman ini disampaikan dalam Gala Dinner HUT Realestat Indonesia (REI) ke-54 di Graha Wangsa, Kamis malam (7/5/2026).
“Barusan saya cek masih ada sisa kuota, saya tambahkan jadi 11.000 bedah rumah buat Lampung. Keputusan ini karena kesiapan tim Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur dan masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan hunian layak,” ujar Maruarar.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan bahwa angka 5,58 persen merupakan pertumbuhan tertinggi Lampung dalam sepuluh tahun terakhir. Posisi Lampung hanya terpaut tipis di bawah Kepulauan Riau.
Menurut Amalia, lompatan ekonomi ini merupakan buah dari kepemimpinan (leadership) Gubernur Lampung dalam mengoptimalkan sektor agraris.
“Pertama kali dalam sepuluh tahun terakhir Lampung menembus pertumbuhan relatif tinggi. Ini tak lepas dari strategi Gubernur yang mendorong produktivitas sekaligus membangun hilirisasi industri hasil pertanian,” jelas Amalia.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (Mirza), menyambut baik dukungan pusat dan kehadiran para pengusaha properti nasional di Bumi Ruwa Jurai. Memiliki latar belakang sebagai mantan pengembang perumahan subsidi, Gubernur Mirza memberikan garansi kemudahan investasi bagi anggota REI di Lampung.
“Provinsi Lampung akan sangat mendukung investasi, terutama dari rekan-rekan REI. Kami akan memudahkan segala proses administrasi. Kolaborasi ini akan menjadi dorongan kuat bagi pertumbuhan ekonomi Lampung ke depan,” tegas Gubernur Mirza.
Mirza juga menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan dampak positif dari program strategis Pemerintah Pusat yang difokuskan pada ketahanan pangan, energi, dan pemberdayaan masyarakat kecil.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Maruarar Sirait juga memaparkan target ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk rencana pembangunan 10 kota baru. Ia memastikan kebijakan gratis biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan terus dikawal efektivitasnya.
Menteri PKP mengajak seluruh anggota REI untuk menjaga integritas dan menjadi pengembang yang bertanggung jawab terhadap konsumen. “Negara sangat membutuhkan pengusaha yang kuat, berkualitas, dan profesional,” pungkasnya. (Red)