Seberapa Penting Sensus Ekonomi, Kenapa Pelaku Usaha Harus Jujur Memberikan Data?

Warung kelontong, UMKM, toko, bengkel, jasa, perdagangan, industri, perusahaan besar, koperasi, hotel hingga restoran di Lampung menjadi bagian dari target Sensus Ekonomi (SE) yang akan digelar Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei hingga Juli 2026. 

Pendataan besar ini memotret denyut ekonomi dari skala paling kecil hingga terbesar, kecuali sektor pertanian. 

Dengan data yang dikumpulkan nantinya, pemerintah dapat melihat dengan jelas bagaimana sebuah daerah tumbuh dan bergerak.

Sensus ini dilakukan karena BPS membutuhkan data dasar yang benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi di lapangan. 

Melalui SE, BPS dapat mengetahui jumlah pelaku usaha, jenis kegiatan usaha, omzet, tenaga kerja, persebaran usaha per wilayah, hingga sektor unggulan daerah. Seluruh informasi ini menjadi peta ekonomi nasional dan regional yang hanya diperbarui setiap 10 tahun. 

SE sendiri merupakan salah satu dari tiga agenda statistik terbesar di Indonesia, bersama Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian.

SE pertama kali dilaksanakan pada 1986, kemudian 1996, 2006, 2016, dan kini 2026. Pada SE yang terakhir dilakukan (2016), BPS memetakan lebih dari 700 ribu unit usaha di Lampung. 

Data tersebut menjadi dasar berbagai kebijakan ekonomi daerah selama satu dekade terakhir, mulai dari program penguatan UMKM hingga pemerataan sektor usaha di kabupaten/kota.

Kendati demikian, SE 2026 menjadi momentum penting untuk memperbarui potret ekonomi daerah dan memastikan kebijakan ke depan berjalan sesuai kebutuhan terbaru masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya nanti, ribuan petugas sensus yang telah dilatih BPS akan turun langsung ke lapangan dan mendatangi pelaku usaha satu per satu. Mereka akan bertanya seputar jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omzet yang sifatnya perkiraan saja, status tempat usaha, dan beberapa informasi pendukung lainnya. 

Pendataan ini juga sekaligus memverifikasi keberadaan usaha di lapangan sehingga data yang terkumpul benar-benar valid dan tidak asal tembak.

Seluruh data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, merancang program bantuan UMKM, menentukan arah investasi, membaca sektor usaha yang tumbuh maupun melemah, hingga menetapkan kebijakan perpajakan, industri, perdagangan dan ketenagakerjaan.

Karena itu, SE memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan daerah, baik dalam skala besar maupun mikro.

Pentingnya data ini juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima audiensi BPS pada Rabu (8/4/2026).

Selain menegaskan dukungan penuh Pemprov Lampung terhadap SE 2026, dia juga mengimbau para pelaku usaha di seluruh kabupaten/kota agar memberikan data yang benar kepada petugas sensus. 

Bagi Marindo, data sensus bukan sekadar angka, melainkan fondasi kebijakan yang menentukan arah pembangunan ekonomi daerah.

“Data yang akurat adalah kunci. Tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh pelaku usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, untuk memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas sensus nanti,” kata Marindo.

Imbauan tersebut sejalan dengan dampak besar SE bagi daerah.

Data yang akurat memungkinkan pemerintah memperioritaskan anggaran secara tepat, meningkatkan pembinaan UMKM, mempermudah perizinan, serta menyusun strategi yang lebih efektif untuk menarik investor.

Ketika potensi daerah terbaca dengan jelas, maka peluang ekonomi juga ikut terbuka lebih luas.

Bagi pelaku usaha, kejujuran dalam memberikan data justru membawa keuntungan langsung.

Data yang akurat membuat pemerintah memahami kebutuhan riil usaha, sehingga program bantuan, pelatihan, hingga fasilitasi pasar dapat diarahkan lebih tepat sasaran. Usaha kecil tidak akan terlewat dari berbagai program karena tercatat dengan benar. 

Selain itu, pelaku usaha juga lebih mudah dipromosikan sebagai bagian dari potensi investasi daerah, sebab data sensus menjadi rujukan utama investor saat menilai prospek wilayah.

Pada akhirnya, SE 2026 bukan hanya agenda besar pemerintah, melainkan kesempatan bagi pelaku usaha dan masyarakat Lampung untuk memperkuat posisi ekonomi daerah. Semakin jujur data yang diberikan, semakin akurat peta ekonomi yang terbangun, dan semakin besar pula peluang manfaat yang kembali kepada masyarakat.

Penulis: Redaksi