Tiga Proyek Puluhan Miliar di Lampung Timur Mangkrak DPRD Membisu?

Lampung Timur, sinarlampung.co – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Timur kini menjadi sorotan tajam. Ada Tiga proyek raksasa yang dibangun pada masa kepemimpinan mantan Bupati Dawam Raharjo yang kini ditahan akibat kasus korupsi terbengkalai dan dinilai gagal total.

 

Alih-alih menjadi simbol kemajuan, ketiga proyek yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut kini mangkrak. Warga setempat bahkan menyindir bangunan-bangunan megah tanpa penghuni itu layaknya “sarang hantu”.

 

Berdasarkan penelusuran di lapangan, tiga proyek yang menjadi sorotan utama publik adalah Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) yang digadang sebagai pusat layanan terpadu, namun kini minim aktivitas dan operasionalnya jauh dari kata optimal. Lalu ada Gedung Kaca Dinas PUPR.  Bangunan berkonsep modern ini kini memicu tanda tanya besar karena dianggap tidak memberikan manfaat maksimal dan terkesan dibiarkan begitu saja.

 

Termasuk jembatan Way Bungur (Kali Pasir). Proyek paling viral karena menyangkut akses vital warga. Mangkrak bertahun-tahun, jembatan ini memaksa warga dan siswa sekolah menempuh jalur alternatif yang berisiko tinggi.

 

Bupati terpilih, Ela Siti Nuryamah sebagai pemerintahan baru dipaksa bekerja ekstra keras untuk membereskan kekacauan perencanaan masa lalu. Situasinya digambarkan warga seperti “menempati rumah rusak yang ditinggalkan pemilik lama”, di mana renovasi besar-besaran mutlak diperlukan.

 

 

Sementara di balik jeruji besi tempat mantan Bupati Dawam Raharjo kini mendekam, tertinggal jejak pembangunan yang menyayat hati masyarakat Lampung Timur. Puluhan miliar uang rakyat diduga telah habis digelontorkan untuk tiga mega proyek yang kini berakhir menjadi “monumen kegagalan”.

 

Gelombang kekecewaan membanjiri media sosial. Netizen Lampung Timur meluapkan amarah melihat anggaran daerah yang seharusnya bisa mengentaskan kemiskinan atau memperbaiki sekolah, justru terbuang untuk bangunan yang tidak berfungsi. “Kami hanya bisa mengelus dada. Uang rakyat bukan untuk disia-siakan,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.

 

Namun, yang lebih menyakitkan bagi warga adalah sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur. Di tengah viralnya proyek-proyek mangkrak ini, para wakil rakyat dinilai “diam seribu bahasa”. 

 

Fungsi pengawasan legislatif dipertanyakan: Kemana mereka saat anggaran digedok? Mengapa pembiaran ini terjadi bertahun-tahun? Kini, bola panas ada di tangan Bupati terpilih, Ela Siti Nuryamah. Akankah ia berani membongkar benang kusut ini secara transparan, ataukah proyek-proyek ini akan tetap menjadi beton tua tak bertuan selamanya?. (Red)