
BANDAR LAMPUNG-Jarum jam dinding di kelas II SD di pinggiran kota itu menunjuk angka 12.00, 11 Desember 2025. Waktu yang ditunggu Rian (8) dan teman-temannya tiba. Kotak makan siang berlogo program nasional itu dibagikan. Di atas kertas perencanaan, menu hari itu tertulis: “Nasi, Ayam Semur, Tumis Buncis Wortel, dan Buah Jeruk”. Anggarannya dipatok Rp15.000 per porsi.
Namun, saat Rian membuka tutup kotak makan itu, realitas berbicara lain. Tidak ada potongan ayam yang layak disebut lauk utama. Yang ada hanyalah suwiran daging ayam setipis kertas yang nyaris tenggelam dalam kuah kecap encer.
Tumis buncisnya layu, lebih banyak batang daripada sayur segar. Dan jeruk? Diganti sepotong semangka pucat yang sudah berair. “Sering begini, Om. Kadang malah cuma telur dadar dibagi dua, dan sepotong tempe ” celetuk Rian polos.
Apa yang terjadi di kotak makan Rian adalah puncak gunung es dari praktik korupsi sistematis yang menggerogoti program strategis nasional ini. Di balik jargon “Cegah Stunting” dan “Generasi Emas”, ada tangan-tangan jahil yang “kenyang” memakan jatah anak sekolah.
Investigasi lapangan menemukan bahwa akar masalah bukan sekadar salah urus, melainkan desain rantai pasok yang sengaja dibuat berbelit. Seorang sumber internal di salah satu dinas pendidikan kabupaten membocorkan modus ini.
Pemenang tender penyedia makanan seringkali bukan dapur umum lokal, melainkan perusahaan besar (“vendor utama”) yang memiliki koneksi politik. Perusahaan ini tidak memasak sendiri. Mereka melempar pekerjaan (sub-kontrak) ke katering-katering kecil di kecamatan dengan harga yang sudah dipotong habis-habisan.
“Dari anggaran Rp15.000 per anak, vendor utama potong biaya manajemen dan keuntungan 20-30%. Lalu dilempar ke sub-kontrak cuma Rp10.000. Katering kecil ini masih harus cari untung dan bayar ongkos kirim. Akhirnya, jatah belanja bahan baku cuma tinggal Rp7.000,” ungkap sumber tersebut.
Dengan Rp7.000, mustahil menghadirkan standar “4 Sehat 5 Sempurna”. Akibatnya, kualitaslah yang dikorbankan.
Modus ‘Sulap’ Bahan Baku dan Volume
Para “pemain” ini makin kreatif mengakali spesifikasi teknis. Daging sapi segar diganti daging beku impor kualitas rendah atau olahan daging curah (bakso/sosis) yang minim gizi. Di menu tertulis nasi 150 gram, realisasinya hanya 100 gram. Selisih 50 gram dikalikan ribuan siswa per hari menghasilkan keuntungan jutaan rupiah yang masuk kantong pribadi.
Ditemukan indikasi penggunaan sayuran sortiran akhir (sayur layu) yang dibeli dengan harga miring di pasar induk pada sore hari, namun diklaim dengan harga sayur segar kualitas supermarket dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ).
Gizi yang Menguap
Ahli gizi komunitas, Dr. Ratna Sari, mengingatkan bahaya jangka panjang dari praktik ini. “Kalau anak-anak hanya diberi kenyang dengan karbohidrat (nasi) dan kuah santan atau minyak, tapi minim protein hewani, target penurunan stunting itu omong kosong. Yang terjadi justru hidden hunger (kelaparan tersembunyi). Perut kenyang, tapi sel-sel tubuhnya lapar gizi,” tegasnya.
Ironisnya, di laporan administrasi dinas, semua tampak sempurna. Foto-foto makanan yang dilampirkan dalam laporan seringkali adalah “sampel terbaik” yang disiapkan khusus untuk difoto, bukan yang dimakan massal oleh siswa.
Di mana pengawas? Guru di sekolah seringkali tak berdaya. “Kalau kami protes ke penyedia, besoknya pengiriman telat. Anak-anak jadi korban. Lagipula, kami dengar vendor ini ‘titipan’ pejabat. Kami takut lapor,” aku seorang kepala sekolah yang meminta namanya disamarkan.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya adalah niat mulia negara untuk memotong rantai kemiskinan dan gizi buruk. Namun, tanpa pengawasan ketat dan pemangkasan rantai distribusi yang korup, program ini hanya akan melahirkan generasi pejabat yang makin kaya, dan generasi penerus yang tetap kurus dan lamban berkembang.
Kotak makan Rian hari ini sudah habis, tapi pertanyaannya tetap tersisa, Siapa yang sebenarnya sedang makan enak? Siswa, atau para makelar proyek?. (Juniardi)