Catatan Kritis Satu Tahun Egi di Lampung Selatan di Antara Gebrakan Infrastruktur dan Celah Integritas?
Juniardi
Setahun telah berlalu sejak Radityo Egi Pratama menduduki kursi Bupati Lampung Selatan. Sebagai pemimpin muda dengan latar belakang politik yang kuat, kemenangannya pada Pilkada membawa harapan akan modernisasi dan percepatan pembangunan.
Menjelang akhir 2025 ini, saatnya kita menilik rapor kinerjanya secara objektif: memisahkan mana yang merupakan prestasi substantif dan mana yang sekadar gimmick politik, serta menyoroti noda yang mencederai janji “pemerintahan bersih”.
Harus diakui, Egi memulai masa jabatannya dengan “gas pol”. Program 100 hari kerjanya yang menargetkan perbaikan infrastruktur jalan bukan sekadar jargon. Laporan mengenai 105 proyek infrastruktur dalam tiga bulan pertama dan respons cepat terhadap protes warga (seperti aksi teatrikal “mancing lele” di jalan rusak pada April 2025) menunjukkan gaya kepemimpinan yang responsif.
Namun, kritik mendasar tetap ada yaitu Apakah ini pembangunan yang berkelanjutan atau sekadar pemadam kebakaran?
Model perbaikan jalan yang dikebut sering kali terjebak pada kualitas yang rendah demi mengejar kuantitas tayangan di media sosial. Publik perlu mengawasi daya tahan jalan-jalan yang diperbaiki secara kilat ini. Jika tahun depan jalan tersebut kembali berlubang, maka strategi infrastruktur Egi hanyalah populisme mahal yang membebani APBD tanpa solusi jangka panjang.
Birokrasi dan Populisme Anggaran
Langkah Egi mengangkat hampir 6.000 tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu di penghujung 2025 adalah langkah populer yang pasti menuai pujian ribuan keluarga tenaga kerja tersebut. Secara politis, ini langkah jenius. Namun, secara teknokratis, ini adalah pertaruhan besar.
Kritik terbesarnya adalah pada beban fiskal daerah. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Selatan yang masih perlu digenjot, pembengkakan belanja pegawai dikhawatirkan akan memangkas belanja modal untuk pembangunan publik di tahun-tahun mendatang. Egi harus membuktikan bahwa pengangkatan ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik, bukan sekadar “politik balas jasa” atau pengamanan basis suara untuk masa depan.
Cacat paling mencolok dalam tahun pertama ini—yang tidak bisa ditutupi oleh festival megah atau jalan mulus—adalah blunder etika dalam tata kelola pemerintahan. Kontroversi penunjukan sosok dengan rekam jejak bermasalah (mantan narapidana kasus penipuan) sebagai Ketua Forum CSR pada Oktober 2025 adalah tamparan keras bagi jargon “Good Governance”.
Keputusan ini fatal karena dua alasan. Pertama meruntuhkan kepercayaan. Forum CSR mengelola dana partisipasi swasta yang seharusnya transparan dan akuntabel. Menempatkan figur bermasalah di sana menimbulkan kecurigaan publik tentang adanya “transaksi di bawah meja”.
Dua, lemahnya Sense of Crisis. Respons pemerintah daerah yang terkesan defensif atau lamban dalam memitigasi isu ini menunjukkan arogansi kekuasaan. Ini menjadi penanda bahaya bahwa lingkaran terdekat kekuasaan mungkin kebal terhadap standar etika publik.
Visi Egi untuk menjadikan Lampung Selatan sebagai gerbang pariwisata (melalui Lamsel Fest dan konsep Agro-Eduwisata) patut diapresiasi secara konsep. Namun, pariwisata tidak bisa hidup hanya dari festival tahunan.
Kritiknya adalah belum terlihatnya grand design konektivitas yang matang yang menghubungkan Bakauheni dengan destinasi-destinasi di pedalaman. Tanpa perbaikan ekosistem wisata yang menyeluruh (transportasi publik, keamanan, dan sanitasi), festival-festival tersebut hanya akan menjadi pesta semalam yang tidak memberikan dampak ekonomi menetes (trickle-down effect) bagi warga desa sekitar dalam jangka panjang.
Satu tahun Radityo Egi Pratama memimpin Lampung Selatan menyajikan wajah ganda. Di satu sisi, ia adalah eksekutor yang energik; jalanan diperbaiki dan birokrasi bergerak lebih lincah merespons keluhan digital.
Namun, di sisi lain, ia tampak gagap dalam menjaga standar etika pemerintahan. Blunder pengisian jabatan strategis dan kebijakan anggaran yang berisiko populistik menjadi alarm peringatan. Lampung Selatan tidak hanya butuh jalan mulus, tapi juga jalan pemerintahan yang lurus. Jika Egi gagal memperbaiki aspek integritas ini di tahun 2026, prestasi fisiknya akan terkubur oleh defisit kepercayaan publik. ****
