Program Pengentasan Banjir Kota Metro Terancam Gagal, Proyek Drainase Diduga Asal Jadi Pakai Material Bekas dan Minim Pengawasan
Tari Pratama
Kota Metro, sinarlampung.co – Drainase di Kota Metro yang mestinya jadi jalan keluar dari banjir, justru jadi lubang baru bagi akal-akalan proyek. Di beberapa titik, batu lama ditumpuk seadanya, semen disapu tipis, dan papan informasi proyek tak pernah berdiri. Semua berjalan senyap, seolah pengawasan hanyalah cerita di atas kertas.
Proyek peningkatan drainase yang digadang sebagai langkah pengentasan banjir itu kini berubah jadi cermin buram tata kelola anggaran daerah. Material lama dipoles agar tampak baru, volume kerja dikurangi, dan dinas teknis yang seharusnya menegakkan mutu justru absen di lapangan.
Dugaan pengerjaan “asal jadi” ini menguatkan tanda tanya, benarkah pemerintah kota serius menuntaskan banjir, atau sekadar menambal masalah dengan proyek seremonial yang menyisakan lumpur korupsi kecil-kecilan?
Di lapangan, sejumlah proyek drainase di Kecamatan Metro Timur dan Metro Pusat tampak dikerjakan seadanya. Batu lama hanya ditumpuk, bukan dibongkar. Susunan batu tak rapi, adukan semen tipis, dan beberapa saluran justru tersumbat setelah proyek rampung.
Pekerja di lokasi mengaku, mereka hanya mengikuti arahan rekanan. “Kami disuruh pakai batu lama. Kalau semua diganti, material baru nggak cukup,” kata seorang pekerja di Jalan AR Prawiranegara, Senin (3/11/2025).
Pengawasan dari Dinas PUTR nyaris tak terlihat. Para pekerja menegaskan, tidak pernah ada petugas dinas datang memantau. “Paling pengawas dari pemborong, itupun jarang muncul,” ujar pekerja lain di Jalan Reformasi.
Hasil penelusuran menunjukkan, proyek drainase di beberapa titik, Jl. Tawes, Jl. Pala, Jl. Utama Komplek Pemda, hingga Jl. Padat Karya berpola sama yakni diduga memakai material lama, tanpa papan informasi, dan kualitas pengerjaan rendah.
Kepala Dinas PUTR Kota Metro, Ardah, saat dikonfirmasi hanya mengatakan singkat, “Akan dikroscek ulang dengan tim teknis.” Namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata di lapangan.
Program pengentasan banjir yang digadang sebagai prioritas kota justru dikhawatirkan berbalik arah menguras anggaran tanpa hasil, meninggalkan genangan baru, ketidakpercayaan publik terhadap proyek pemerintah. (Tim)
