
Serang, sinarlampung.co – Anggaran pemeliharaan alat berat, truk, dan cator pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang kembali dipertanyakan. Pasalnya, sejumlah armada dan peralatan terlihat rusak dan tak terawat.
Pantauan di lapangan menunjukkan banyak truk dan cator sampah dalam kondisi ban gundul, sementara alat berat dibiarkan mangkrak dalam waktu lama. Kondisi ini bahkan sempat mengakibatkan kendala pengangkutan sampah dan aksi mogok sopir di Kepandean beberapa waktu lalu.
Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cilowong, alat berat terlihat tidak beroperasi, meski anggaran pemeliharaan disebut cukup besar. Informasi yang dihimpun menyebut DLH Kota Serang memiliki enam unit alat berat, namun hanya tiga yang benar-benar beroperasi.
Pernyataan Kepala UPT Cilowong, Agam, dinilai tak sejalan dengan kondisi di lapangan. Ia sebelumnya mengklaim seluruh alat berat tidak bermasalah.
“Waalaikumsalam. Terkait alat berat Alhamdulillah tidak ada masalah kang, memang kemarin ada yang rusak ringan itupun langsung ditangani dan Alhamdulillah sekarang sudah beroperasi kembali,” ujar Agam.
Saat ditanya jumlah unit yang aktif, Agam menyebut lima alat masih berjalan dan satu sudah tidak layak pakai karena usia.
Namun informasi di lapangan berbeda. Dari enam unit yang ada, hanya tiga yang aktif, ditambah satu alat berat kecil yang digunakan untuk kebutuhan darurat.
Minimnya perawatan juga berdampak pada penumpukan sampah di sejumlah titik, termasuk di wilayah Kasemen, Kota Serang.
Situasi ini menimbulkan sorotan dari masyarakat. Mereka mempertanyakan apakah Pemkot Serang sudah mengalokasikan anggaran pemeliharaan, atau justru membiarkan armada rusak dan beroperasi dengan kondisi membahayakan.
Andini, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kota Serang Menggugat, menilai situasi ini tak bisa dibiarkan.
“Masalah sampah ini tidak bisa dianggap enteng, walikota harus mengevaluasi dinasnya. Apabila perlu diganti, karena apa, dalam kurun beberapa hari ini permasalahan fasilitas pendukung persampahan selalu bermasalah. Artinya kepala dinas tidak mampu melakukan monitoring alat-alat itu,” tegas Andini.
Ia juga mempertanyakan konsistensi jajaran DLH terhadap visi kepala daerah.
“Bagaimana program walikota akan berjalan dengan baik apabila pembantu-pembantunya tidak seutuhnya mendukung program Walikota Budi Rustandi ini,” sambungnya.
Menurutnya, Wali Kota Serang perlu segera turun tangan mengevaluasi kinerja Kepala DLH agar persoalan persampahan tidak terus berulang. (Suryadi)