Diduga Kuat Persekongkolan, LSM Pakar Bakal Laporkan Proyek BPBD Lampung ke APH
Tari Pratama
Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co – Ketua LSM PAKAR, Yahya, menyoroti pekerjaan pencegahan bencana Sungai Way Tulang Bawang di Tiyuh Gedung Ratu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dikerjakan oleh Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung. Proyek ini dikeluhkan warga karena dikerjakan secara asal-asalan.
Yahya menilai proyek ini diduga melanggar aturan keterbukaan informasi publik karena tidak ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Bagaimana kita bisa tahu siapa pihak pelaksana di lapangan dan legalitas perusahaannya jika di LPSE dan papan informasi kegiatan di lapangan tidak ditampilkan ke publik siapa pelaksananya?” kata Yahya, Sabtu (6/9/2025).
Yahya juga menduga adanya persekongkolan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas BPBD Provinsi Lampung dengan pihak pelaksana. “Kuat dugaan adanya persekongkolan antara PPK, PP, dan pihak rekanan, sehingga kegiatan tersebut diduga tidak sesuai spek bestek,” ujarnya.
Yahya berjanji akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung dan Polda Lampung untuk melaporkan dugaan persekongkolan ini. “Ini sudah jaman Presiden Prabowo, tidak ada lagi yang bisa sembarangan dalam mengelola keuangan negara,” tegasnya.
Sebelumnya, kegiatan pekerjaan pencegahan bencana Sungai Way Tulang Bawang di Tiyuh Gedung Ratu, Kabupaten Tulang Bawang, milik Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, dikeluhkan warga. Menurut warga setempat, kegiatan tersebut dinilai dikerjakan secara asal-asalan, dengan pemasangan batu, anyaman besi, dan penimbunan tanah yang tidak maksimal.
Warga setempat meragukan kualitas pekerjaan tersebut, karena sudah sering terjadi ambrolnya batu dan pemasangan tulang besi yang jarang-jarang. “Sayang sekali bang, kegiatan itu saya yakin tidak akan bertahan lama, soalnya pekerjaan belum selesai saja sudah sering ambrol batunya, belum lagi pemasangan tulangan besi dan anyaman cincinnya jarang-jarang,” ujar warga, Selasa (2/9/2025).
Warga berharap agar Pemerintah Provinsi Lampung dapat melakukan pengawasan ekstra ketat agar pekerjaan dapat dikerjakan secara maksimal dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. “Kegiatan ini perlu dilakukan pengawasan yang serius baik dari pemerintah daerah maupun APH, jangan sampai negara sudah mengeluarkan uang tapi hasilnya sia-sia,” harapnya.
Gito, selaku pengawasan mengatakan dirinya baru saja menggantikan temannya yang sebelumnya juga mengawasi pekerjaan yang sama. “Saya asli Bandar Lampung, di sini baru menggantikan teman pengawasan sebelumnya, dia lagi pulang dulu. Gimana pekerjaan ini kemarin amburadul gara-gara kerendam air,” tuturnya.
Dari pantauan di lokasi, terlihat para pekerja tidak dilengkapi alat-alat pelindung K3, dan tidak nampak papan informasi kegiatan, dan juga tanpa ada pengawasan dari konsultan pengawasan serta pihak-pihak yang dianggap profesional, sehingga dikhawatirkan dapat berdampak pada hasil yang tidak maksimal. (Sudirman)
