Gugatan Sita Jaminan Pulau Tegal Inkracht Milik Babay, Ahli Waris Athiam Tak Punya Hak?

Bandar Lampung (SL)-Kuasa Hukum pemilik Pulau Tegal Babay Chalimi, Robinson Pakpahan mengatakan Pulau Tegal sudah Inkracht. Dari surat pernyataan kompensasi yang ada, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah membuat penetapan pengangkatan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap semua objek sita jaminan yang perkaranya sudah inkracht dan dimenangkan oleh Babay Chalimi atas Kohar Widjaja dkk.

“Secara hukum, dan pasti, bahwa Tanpa Surat Pernyataan Kompensasi dari pihak Kohar Widjaja tsb maka Sita Jaminan yang sah dan berharga yang perkaranya sudah inkracht dan dimenangkan oleh Babay Chalimi tersebut, maka tentunya Pengadilan Neneri Tanjungkarang tidak akan membuat Penetapan Pencabutan (Pengangkatan) Sita Jaminan, dan Tanpa Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan tersebut maka pihak BPN Bandar Lampung dan Jakarta Selatan tentu, “tidak akan mencabut” pemblokiran atas objek-objek Sita Jaminan atas perkara yang inkracht,” kata Robinson Pakpahan, Rabu 7 Agustus 2019.

Menurut Robinson Pakpahan, tentang Surat Pernyataan Kompensasi (penggantian) atas objek-objek Sita Jaminan yang dibuat dan diserahkan oleh pihak Kohar Widjaja tsb, kontekstualnya adalah

Pertama penyerahan secara hukum sebidang tanah pengganti (di pulau tegal, seluas 60 hektar). Kedua Penyerahan tanah pengganti tsb dimaksudkan untuk mengganti berbagai bidang tanah dan bangunan yg sdh ditetapkan Sita Jaminannya (conservatoir beslaag) oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang yg sdh memutus dan inkracht perkara perdata yg dimenangkan oleh Babay Chalimi (Nomor : 15/PDT.G/2002/PN.TK).

Ketiga penetapan Sita Jaminan & Putusan inkracht perkara yg dimenangkan oleh Babay Chalimi atas Kohar Widjaja pd 2002-2003 tsb berkaitan dg Penyitaan thdp bbrp tanah berikut bangunan milik perusahaan (SBB) dan milik pribadi Kohar Widjaja dkk.

Berbekal Surat Pernyataan Kompensasi (penggantian) Objek Sita Jaminan yg kemudian berlanjut ke Penetapan Pencabutan (Pengangkatan) Penetapan Sita Jaminan, yg kemudian berlanjut lagi ke Pencabutan Blokir objek-objek Sita Jaminan di BPN maka kemudian Kohar Widjaja telah menjual semua objek Sita Jaminan yang “tidak” dia serahkan kepada Babay Chalimi, yaitu :

1. Tanah dan bangunan kantor SBB di Srengsem Balam, dijual kepada Amir.
2. Tanah dan rumah di Jln. Sriwijaya Balam, dijual ke Ahoy (Haryono Utomo) Suzuki Center.
3. Tanah & restoran KOHARU di Jln. Ikan Tenggiri Balam, dijual kepada Basais.
4. Tanah dan rumah di Patra Kuningan Jaksel, dijual kepada Suryadi.

Secara Hukum, tanpa Surat pernytaan kompensasi atas Sita Jaminan tersebut maka objek-objek Sita Jaminan dalam perkara dengan Putusan inkracht tida bisa di jual oleh Kohar Widjaja.

Robinson Pakpahan menegaskan jika ada yg mengatakan bahwa Surat pernyataan tentang kompensasi (Penggantian) objek-objek penetapan tentang Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dibuat dan disampaikan oleh pihak Kohar Widjaja dalam perkara dengan Putusan inkracht yang dimenangkan oleh Babay Chalimi adalah Surat Pernyataan yg tidak berharga, tidak sah dan tidak kuat sebagai bukti “pengalihan” dan atau penyerahan hak secara “sukarela” demi mendapatkan penetapan tentang pencabutan penetapan Sita Jaminan

Maka yang mengatakan demikian kemungkinan tidak memahami teori, tujuan, hakekat dan konteks hukum tentang Sita Jaminan dalam perkara dengan putusan inkracht. “Yang mengatakan demikian tidak memahami perkara dengan Putusan inkracht yang menyatakan bahwa Sita Jaminan dalam perkara tersebut adalah sah dan berharga,” katanya.

“Bahkan, jika ada yang mengatakan hal demikian patut dipertanyakan maksud dan tujuannya dengan perkataannya tersebut, apakah dia sengaja melemahkan semangat dalam pertarungan hukum tersebut atau dia melakukannya karena ketidaktahuannya tentang posisi dan alas hukum yang kita miliki.,” katanya.

“Logika sederhananya, jika Pak Babay yang memenangkan perkara inkracht dan sejak 2004 telah memegang Surat Pernyataan Kompensasi objek-objek Sita Jaminan disebut “tidak kuat” yang arti sebenarnya tidak berhak maka bagaimana dengan posisi Thomas Rizka yang cuma menyerobot tanah di Pulau Tegal tersebut. Kita tidak sebut Thomas Rizka karena memang tidak ada dalam materi gugatan,” katanya.

Tentang bukti Hukum adalah tidak dikenal istilah “tidak kuat” karena yang ada adalah berharga atau tidak berharga, sah atau tidak sah. Logika yang lebih cerdas, jika Surat Pernyataan tentang tentang kompnesasi objek-objek Sita Jaminan.

Yang dibuat dan diajukan oleh pihak Kohar Widjaja ke PN Tanjungkarang itu “tidak dsah” atau “tidak berharga” atau dg istilah kampung “tidak kuat” sebagai alas hukum yang bisa digunakan untuk menggantikan objek-objek Sita Jaminan perkara denga Putusan inkracht, maka KPN Tanjungkarang “pasti” tidak akan mau menerbitkan dan menandatangani serta memberikan penetapan pencabutan tentang sita jaminan kepada pihak Kohar Widjaja yang kalah.

“Memang yang berhak menyatakan surat pernyataan kompensasi itu tidak kuat, tidak berharga dan tidak sah itu masyarakat, orang pasar, orang kampung atau Thomas Rizka deangan beking-bekingnya atau PN Tanjungkarang yang sudah memutus inkracht perkara termaksud,” katanya.

Ahli Waris Athiam Tidak Punya Hak atas Pulau Tegal

Bahwa para ahli waris Kohar Widjaja alias Athiam yang di dalam pemberitaan telah menjual tanah yang berada di pulau tegal tersebut adalah kabar yang benar benar sumir. Oleh karena tanah dimaksud secara hukum sudah dikompensasikan terhadap sita jaminan perkara nomor 15/PDT.G/2002/PN.TK yang sudah inkracht.

Kompensasi atas sita jaminan tersebut diajukan oleh pihak-pihak yang kalah ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang adalah guna mendapatkan Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan atas perkara inkracht tersebut. “Tentunya tanpa kompensasi sebidang tanah di pulau tegal seluas 60 hektar tersebut maka tentunya Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak akan menerbitan Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan perkara inkracht tsb.

Dan tentunya tanpa Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan maka pemblokiran asset aset yang menjadi objek sita jaminan tersebut tidak akan dicabut oleh BPN Bandar Lampung, yang akibatnya asset yang menjadi objek objek sita jaminan perkara inkracht tersebut tidak bisa dijual.

“Intinya adalah pengadilan negeri tanjung karang mengakui surat pernyataan kompensasi sebagai sesuatu yang sah dan berharga untuk menggantikan objek-objek sita jaminan. Bukti yang lainnya adalah bahwa sebelum meninggalnya itu Kohar Widjaja telah menjual seluruh asset-asetnya yang tadinya menjadi objek sita jaminan perkara inkracht tsb,” katanya.

Bukti lainnya, sesuai gentle aggrement-nya, maka sampai meninggalnya itu Kohar Widjaja tidak menjual tanah Pulau Tegal yang sudah diserahkan kepada Babay Chalimi sebagai kompensasi sita jaminan. Kohar Widjaja secara tegas dan jantan dalam berbagai pertemuan informal selalu mengatakan “Nanti kalau sudah selesai surat-suratnya itu Pulau Tegal gua serahkan ke Babah melalui anda-anda pengacaranya, kita ke notaris lagi nanti ya,” kata Robinson menirukan ucapan Athiam.

SHM-SHM Tanah Pulau Tegal yang sudah dikompensasikan dan diserahkan ke Babay Chalimi pada 2004 itu sendiri baru selesai thn 2009 dan sebelum sempat menyerahkan dokumen dokumen tanah yang bernilai tersebut kepada Babay Chalimi ternyata thn 2010 Kohar Widjaja meninggal dunia.

“Anak-anak Kohar Widjaja itu adalah adik-adik sepupu Babay Chalimi, yang sudah lama sekali tinggal di luar negeri. Jadi adalah bohong besar jika ada pihak yang mengatakan membeli tanah pulau tegal tersebut dari ahli waris Kohar Widjaja yg merupakan adik-adik sepupu Babay Chalimi,” katanya. (red/jun)