Jakarta (SL) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR untuk membahas anggaran yang akan digunakan di 2019. Dari pembahasan yang dilakukan, TNI mendapatkan anggaran sebesar Rp 106 Triliun.
Namun, Hadi mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk Koopssusgab TNI. Diharapkan, dengan Rp 107 triliun, sebesar Rp 1,5 triliun akan dialokasikan untuk pengembangan Koopssusgab TNI.
“Masih sama dengan anggaran 2018 kita masih di angka Rp 106 untuk hal-hal di luar itu. Ada sedikit khususnya untuk pembangunan organisasi baru di wilayah timur, kemudian pembentukan organisasi baru seperti Koopsus TNI itu sudah dialokasikan,” kata Hadi di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9).
“Koopsus TNI itu Rp 1,5 trilun terdiri untuk pembangunan sarana dan prasarana, pemilihan material khusus, senjata dan perlengkapan lainnya,” lanjutnya.
Tak hanya itu, ia juga menekankan penggunaan anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur.
“Yang paling banyak adalah untuk pembangunan infrastruktur kemudian melengkapi material khusus karena kalau pasukan khusus beda dengan yang lain. Harus memiliki material khusus,” katanya.
Pembangunan infrastruktur, kata Hadi, akan dilakukan di beberapa daerah di timur Indonesia. Daerah-daerah tersebut yaitu Sulawesi Selatan, Papua dan Sorong (Papua Barat).
“Utamanya untuk pembangunan organisasi baru di wilayah timur di Sulsel, Papua, Sorong. Organisasi baru, gedung saja belum punya, perumahan prajurit juga belum punya kemudian dermaga belum punya, harus kita ajukan termasuk adalah Kopsus TNI, ” pungkasnya.
(kumparan)