
Pesawaran, sinarlampung.co – Pelaksanaan proyek revitalisasi MIS Mathlaul Anwar Citangkil, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, senilai Rp699,16 juta menjadi sorotan LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung.
Sorotan tersebut muncul setelah organisasi tersebut melakukan pemantauan lapangan dan menemukan sejumlah indikasi persoalan dalam pelaksanaan proyek yang tercatat menggunakan metode swakelola.
Berdasarkan informasi pada papan kegiatan, revitalisasi sekolah yang berlokasi di Dusun Telaga Sari, RT 013/RW 005, Desa Babakan Loa itu memiliki nilai anggaran sebesar Rp699.163.000.
Pekerjaan dijadwalkan berlangsung mulai 5 September hingga 5 Desember 2026. Sementara sumber pendanaannya tercantum berasal dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden melalui APBN.
Namun, hasil pemantauan LSM Penjara Indonesia memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara konsep pelaksanaan swakelola dengan kondisi pekerjaan di lapangan.
Kondisi pengerjaan yang dinilai tidak tertata turut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang sesungguhnya mengendalikan pekerjaan, mekanisme pengelolaan anggaran, hingga keterlibatan pihak-pihak di luar sekolah.
Dugaan Pelaksanaan Swakelola Tidak Sesuai Ketentuan
LSM Penjara Indonesia menilai, pelaksanaan kegiatan yang menggunakan metode swakelola harus memiliki kejelasan dalam pengelolaan dana, pengadaan material, keterlibatan pihak sekolah, penggunaan tenaga kerja, serta pertanggungjawaban anggaran.
Jangan sampai label swakelola hanya menjadi formalitas administrasi, sementara praktik pelaksanaan pekerjaan justru dikendalikan pihak lain tanpa mekanisme yang transparan.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp699 juta, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana negara digunakan, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, dan petunjuk pelaksanaan program.
Di sisi lain, upaya konfirmasi kepada Kepala MIS Mathlaul Anwar Citangkil, Yuni, disebut belum membuahkan hasil. LSM Penjara Indonesia mengaku kesulitan menjalin komunikasi untuk memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.
LSM Penjara Siapkan Pengaduan ke Kemenag
Atas sejumlah indikasi persoalan tersebut, LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung menyatakan akan segera melayangkan surat pengaduan resmi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran.
Pengaduan itu dimaksudkan untuk meminta pemeriksaan, klarifikasi, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan revitalisasi MIS Mathlaul Anwar Citangkil.
Beberapa hal yang akan disoroti meliputi dugaan ketidaksesuaian mekanisme swakelola, dugaan pengambilalihan kendali pelaksanaan dan pengelolaan anggaran oleh pihak tertentu, serta kesesuaian pekerjaan dengan standar teknis dan ketentuan program revitalisasi.
LSM Penjara Indonesia juga meminta Kemenag Pesawaran tidak hanya menindaklanjuti laporan secara administratif, tetapi turun langsung ke lokasi.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kondisi fisik bangunan, mekanisme penggunaan anggaran, pihak-pihak yang terlibat, serta dokumen administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan.
Mahmuddin: Dana Negara Harus Dipertanggungjawabkan
Perwakilan LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, menyayangkan apabila program revitalisasi yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sarana pendidikan justru menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai peruntukannya.
“Kami sangat menyayangkan apabila program revitalisasi yang anggarannya bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan diduga pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika benar kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, maka harus jelas siapa yang mengelola, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme penggunaan anggarannya, serta siapa saja pihak yang terlibat,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan dari Kepala MIS Mathlaul Anwar Citangkil, Yuni, terkait sejumlah sorotan tersebut. Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak sekolah maupun Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. (Red)