
Lampungtengah, sinarlampung.co – Indikasi penyimpangan mulai dari proses pengadaan hingga ketidaksesuaian spesifikasi dan volume fisik pekerjaan di lapangan menjadi sorotan utama penyidikan dugaan korupsi peningkatan ruas jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 yang menelan nilai kontrak Rp14.935.000.000,00.
Setelah menahan empat tersangka, Kejari Lampung Tengah menyatakan siap menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain—baik dari sisi pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, maupun aliran uang—berdasarkan kecukupan alat bukti.
Berdasarkan siaran pers resmi Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah pada Jumat (20/11/2026), perkara tersebut terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.744.764.246,90. Temuan itu diperoleh penyidik setelah memeriksa 12 orang saksi serta menyita sejumlah dokumen terkait proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
Proyek peningkatan ruas jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 dengan pagu anggaran Rp15.000.000.000,00 dan dikerjakan oleh CV Gema Nusantara melalui metode pengadaan e-purchasing.
Kepala Kejari Lampung Tengah, Dr Rita Susanti, menjelaskan bahwa penyidikan perkara ini berjalan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tertanggal 17 September 2026. Setelah mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, tim penyidik menetapkan empat orang tersangka melalui surat penetapan bernomor TAP-5122 hingga TAP-5125/L.8.15/Fd.2/11/2026.
Pada hari yang sama dengan penetapan tersangka, Jumat (20/11/2026), penyidik langsung melakukan penahanan terhadap keempat tersangka di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunung Sugih. Rita menyebut penahanan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan sesuai ketentuan hukum acara pidana, dengan turut menyinggung Pasal 99 dan Pasal 100 ayat (5) KUHAP dalam keterangan lisan saat konferensi pers.
Keempat tersangka yang ditahan masing-masing berperan sebagai berikut: IH — Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS — Pelaksana pekerjaan (Kades), DEP — Pihak yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, dan ES — Konsultan pengawas
Penyidik Dalami Aliran Dana dan Peluang Tersangka Lain
Selain ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume di lapangan, penyidik terus mendalami indikasi penyimpangan sejak tahap pengadaan hingga pelaksanaan fisik proyek. Rita menegaskan bahwa tim penyidik tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru apabila ditemukan alat bukti yang cukup.
“Kami tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan tersangka lainnya, baik dari proses pengadaan, pelaksanaan, maupun aliran uang,” ujar Rita Susanti.
Ia menambahkan, Kejari Lampung Tengah berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, cermat, dan akuntabel demi menjaga keuangan negara sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan bertanggung jawab. “Setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan,” tegas Rita. (Red)