
Bandarlampung, sinarlampung.co – Mantan Komisaris PT Lampung Energi Berjaya (LEB), Heri Wardoyo, membeberkan kesaksian mengenai dugaan pengumpulan dan aliran dana kas perusahaan kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesaksiannya di Ruang Garuda di hadapan majelis hakim untuk terdakwa mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Heri menyatakan bahwa pengumpulan dana kas kolektif (cash collecting) dari anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Jasa Utama (LJU) tersebut dilakukan atas perintah lisan Arinal guna kepentingan komunikasi politik serta percepatan pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda).
“Terkait aliran dana tersebut, pembentukan anak perusahaan, hingga setoran uang untuk kepentingan komunikasi politik dan percepatan Rancangan Perda,” ujar Heri Wardoyo saat memberikan kesaksian di persidangan.
Heri, yang berstatus terpidana dalam perkara terpisah, mengemukakan bahwa perintah lisan mengenai penyerahan dana komunikasi politik atau yang disebutnya sebagai uang ijon untuk persiapan dukungan pemilihan gubernur 2024 disampaikan dalam pertemuan di rumah dinas gubernur (Mahan Agung). Ia mengaku menyerahkan uang menggunakan dana brankas perusahaan setelah meyakini jajaran direksi lainnya telah lebih dahulu melakukan penyetoran serupa.
Berdasarkan catatan dan keterangan rekan direksi yang ia ketahui, Heri menyebutkan sejumlah nama politisi DPRD Lampung yang tercatat menerima aliran dana secara bertahap: Ririn Kuswantari (Fraksi Golkar): Rp200 juta, Noverisman Subing (Fraksi PKB): Rp200 juta, Deni Ribowo (Fraksi Demokrat): Rp160 juta, Yos Rizal (Fraksi Demokrat): Rp100 juta
Selain itu, Heri turut mengungkapkan keterlibatannya saat mendampingi Direktur Operasional PT LEB, Budi Kurniawan, menemui Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda saat itu, Noverisman Subing, di kediamannya di kawasan Way Halim, Bandar Lampung.
Menurut kesaksian Heri, terjadi penyerahan uang tunai berkisar Rp500 juta hingga Rp700 juta dari mobil ke mobil menggunakan satu koper dan satu ransel untuk memperlancar proses pengesahan perda pembentukan BUMD migas.
“Waktu itu Budi mengatakan, bantu saya ketemu Noverisman Subing, saya ikut pakai mobil saya. Sesampainya di lokasi, terjadi penyerahan dari mobil ke mobil dalam satu koper dan satu ransel,” kata Heri di persidangan.
Dalam kesaksiannya, Heri juga menyinggung rencana pemanfaatan dana PI sebesar 17,28 juta dolar AS yang diterima BUMD, di mana sebagian dana tersebut semula direncanakan Arinal Djunaidi untuk investasi daerah, termasuk pembelian kapal penyeberangan jenis roll-on/roll-off (Ro-Ro) serta penyertaan modal pada pengelolaan sektor hulu migas.
Arinal Djunaidi Membantah Keras Kesaksian Heri Wardoyo
Menanggapi keterangan saksi di persidangan tersebut, terdakwa Arinal Djunaidi membantah keras tudingan bahwa dirinya pernah memerintahkan penyerahan uang maupun dana komunikasi politik kepada pihak mana pun. Menurut mantan Gubernur Lampung itu, urusan teknis operasional maupun pengelolaan kas internal perusahaan sepenuhnya berada di ranah dewan direksi dan komisaris, bukan pemegang saham.
“Itu saya tidak pernah tahu. Kan ada Dewan Direksi, ada komisaris, saya pemegang saham. Mana mungkin gubernur mengurusi urusan kecil begitu,” ujar Arinal Djunaidi saat memberikan keterangan kepada awak media.
Terkait kesaksian Heri mengenai dugaan penyerahan uang Rp700 juta yang bersumber dari cerita rekan-rekannya, Arinal menilai pernyataan tersebut tidak berdasar dan sebatas isu belaka.
“Itu isu. Kan tadi sudah dibantah, dia hanya mendengar dari orang lain. Saya kan sudah sampaikan tadi kepada majelis hakim, saya tidak pernah memerintahkan menyerahkan uang atau menerima uang kepada siapa pun,” tegas Arinal.
Arinal menyatakan menyerahkan sepenuhnya pembuktian perkara ini kepada majelis hakim di pengadilan dan meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang berjalan tanpa mendahului putusan pengadilan. (Red)