
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Serikat buruh di Lampung tidak lagi bicara soal angka kenaikan Upah semata. Mereka bicara soal bertahan hidup.
Dalam rilis hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang digelar Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) di Aula PKBI Lampung, Minggu (15/11/2026), buruh menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 naik menjadi Rp4 juta.
Angka itu naik 31,25 persen dari UMP 2026 yang hanya Rp3.047.734. Untuk UMK Bandar Lampung, tuntutannya lebih tinggi lagi, Rp4,7 juta atau naik 34,60 persen dari Rp3.491.889.
Sementara UMK Lampung Selatan dan Lampung Timur sama-sama diusulkan Rp4,1 juta. Lampung Selatan naik 27,34 persen dari Rp3.219.609, Lampung Timur naik 34,53 persen karena selama ini masih ikut UMP.
Survei KHL Jadi Senjata Buruh
Tuntutan itu bukan asal tembak. Koordinator PPRL sekaligus Korwil KASBI Lampung, Rifky Indrawan, mengatakan angka tersebut lahir dari survei langsung ke pekerja di Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.
Hasilnya, kebutuhan hidup layak seorang pekerja lajang saat ini sudah tembus Rp4,05 juta hingga Rp4,68 juta per bulan.
“UMP Rp4 juta itu buat kami realistis. Dari 15 kabupaten/kota di Lampung, angkanya tidak akan jauh beda,” tegas Rifky.
Survei itu dilakukan bersama KASBI Lampung, FPSBI-KSN Lampung, dan FSBMM Lampung, serta jaringan serikat buruh lainnya.
Gaji Habis untuk Makan dan Ongkos
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat keluhan buruh. Inflasi tahunan Lampung pada Oktober 2026 tercatat 3,83 persen. Tapi untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau, inflasinya mencapai 5,12 persen, dan transportasi 5,71 persen.
Artinya, harga kebutuhan paling pokok naik jauh lebih cepat dari upah.
Koordinator Pendidikan Organisasi KSN Lampung, Indra Gunawan, mengaku banyak pekerja kini harus mencari sampingan agar dapur tetap ngebul.
“Kalau hanya bergantung pada upah pekerjaan itu, sulit. Untuk mengatur biar upah itu terasa layak, kita harus pintar-pintar, cari sampingan segala macam,” ujar Indra.
Ia juga mengingatkan, kalaupun tuntutan dikabulkan, harga-harga di Januari 2027 kemungkinan sudah naik lagi.
Siap Adu Argumen di Dewan Pengupahan
Perjuangan belum selesai di ruang diskusi. Perwakilan FSBMM Lampung, Yogi Anggara, memastikan usulan ini akan dibawa ke meja perundingan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung.
Jaringan buruh Lampung yang berafiliasi dengan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KB-PBI) itu meminta pemerintah tidak hanya mendengar suara pengusaha.
“Pemerintah harus mendengarkan dan memikirkan nasib buruh di Lampung, bukan hanya dari sisi pengusaha. Buruh itu sangat berpengaruh dalam tatanan ekonomi,” kata Yogi.
Bagi buruh, penetapan UMP/UMK 2027 bukan sekadar soal persentase kenaikan. Tapi soal apakah upah itu masih bisa membuat pekerja hidup layak, bukan sekadar bertahan. (Red)