Dugaan Penyimpangan Program Revitalisasi SMPN 4 Pesawaran Bakal Dilaporkan Ke APH

Pesawaran, sinarlampung.co -Mahmuddin, Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, menyatakan akan segera melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Revitalisasi Sekolah di SMP Negeri 4 Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, kepada aparat penegak hukum (APH) serta pihak terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Langkah pelaporan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pengawasan penggunaan anggaran negara, menyusul adanya sejumlah informasi dan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan dengan petunjuk teknis (juknis) program revitalisasi satuan pendidikan.

Mahmuddin menyoroti bahwa program revitalisasi sekolah pada prinsipnya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, swakelola, serta pemberdayaan masyarakat sekitar.

Dalam ketentuan pelaksanaan program, pengelolaan dana harus dilakukan secara bertanggung jawab oleh pihak yang ditunjuk sesuai mekanisme program. Pembelian material juga semestinya memperhatikan ketentuan pengadaan, termasuk pemberdayaan toko material lokal sepanjang memenuhi persyaratan.

Namun, pihaknya memperoleh informasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut terkait dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan juknis, termasuk dugaan penguasaan pengadaan material oleh pihak atau pengusaha tertentu.

Bahkan, muncul dugaan adanya afiliasi pihak tertentu dengan oknum pejabat daerah serta dugaan intervensi oknum di lingkungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Program revitalisasi sekolah merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan sekaligus memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Jangan sampai program yang seharusnya dikelola secara transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat justru diduga dimonopoli oleh pengusaha tertentu,” tegas Mahmuddin.

Ia juga meminta agar jangan sampai terjadi praktik pengondisian pekerjaan, intervensi, maupun dugaan permainan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Akan Bongkar Modus Penyimpangan

Mahmuddin menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam karna telah ditemukan bukti adanya penyimpangan dalam pelaksanaan revitalisasi SMPN 4 Pesawaran serta beberapa sekolah Lain dari diantaranya SDN 14,  SDN 19, SDN 10, SDN 13, SDN 3, serta SDN 4, Pesawaran yang dinilai Sarat masalah .

“Kami meminta Kemendikdasmen, Inspektorat, dan aparat penegak hukum jangan tutup mata. Kami akan segera menyampaikan laporan resmi agar seluruh proses pelaksanaan kegiatan diperiksa secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengelolaan dana, pengadaan material, pelaksanaan fisik, hingga pertanggungjawaban keuangan,” ujarnya.

Menurut Mahmuddin, apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan, pengondisian pekerjaan, permintaan fee, gratifikasi, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum, maka pihak-pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa laporan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong pemeriksaan secara objektif berdasarkan dokumen, fakta lapangan, dan keterangan para pihak.

“Apalagi surat konfirmasi surat resmi yang Kami layangkan Belum ditanggapi oleh pihak oknum pejabat daerah pesawaran,”  Pungkasnya. (Red)