Korporasi Rakyat Geruduk KPK, Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp11,96 Miliar di Pesawaran

Jakarta, sinarlampung.co – Lembaga Korporasi Rakyat mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Mereka menyerahkan laporan dan sejumlah dokumen terkait dugaan penyimpangan proyek peningkatan Jalan Kubu Batu–Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung, senilai Rp11,96 miliar.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak KPK mengusut dugaan korupsi pada proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan dikerjakan CV Aulia Pratama tersebut.

Koordinator Nasional Lembaga Korporasi Rakyat, Azahriansyah, menyebut kondisi jalan yang mengalami kerusakan meski belum genap satu tahun menjadi salah satu alasan pihaknya melaporkan proyek tersebut kepada KPK.

“Hari ini kami datang bukan dengan tangan kosong, kami bawa bukti lengkap ke KPK! Ini proyek brutal. Uang rakyat Rp11,96 miliar dihamburkan, tetapi belum genap setahun jalan sudah hancur. Kami memperkirakan potensi kerugian keuangan negara dalam proyek ruas Jalan Kubu Batu–Kota Jawa ini melampaui Rp3 miliar,” teriak Azahriansyah saat berorasi.

Proyek jalan sepanjang 5.937 meter tersebut terdiri dari pekerjaan perkerasan hotmix sepanjang 4.617 meter dan rigid beton sepanjang 1.320 meter. Ruas jalan itu menghubungkan Desa Kubu Batu, Gunung Sari, hingga Kota Jawa.

Dugaan penyimpangan tersebut juga merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung terhadap proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pesawaran Tahun Anggaran 2025.

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada paket pekerjaan Jalan Kubu Batu–Kota Jawa dengan nilai lebih dari Rp162,5 juta.

Temuan tersebut merupakan bagian dari total kelebihan pembayaran pada enam paket proyek jalan yang mencapai Rp1,07 miliar.

Azahriansyah menilai kerusakan jalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan kualitas pekerjaan kontraktor. Ia menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengawasan hingga pemeriksaan hasil pekerjaan.

Menurut dia, dugaan manipulasi dokumen pendukung atau backup data pekerjaan perlu ditelusuri, termasuk laporan harian, mingguan, hingga laporan progres akhir yang menjadi dasar pencairan anggaran.

Ia juga menuding adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak, mulai dari konsultan pengawas, pengawas dinas, panitia penerima hasil pekerjaan hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Ketika proyek berjalan dan kualitasnya sudah terlihat buruk, salah satu anggota DPRD Pesawaran bahkan sempat meminta agar pekerjaan dibongkar ulang, namun diabaikan total oleh kontraktor. Anehnya, proyek amburadul ini tetap diloloskan dalam Provisional Hand Over (PHO), bahkan dana pemeliharaan atau Final Hand Over (FHO) ikut dicairkan tanpa melihat kondisi fisik jalan yang sudah hancur dan tanpa perbaikan,” tegas Azahriansyah.

Atas dasar itu, Lembaga Korporasi Rakyat secara khusus meminta KPK memeriksa Sekretaris Dinas PUPR Pesawaran, Dapit (David Oktoriandi).

Azahriansyah menilai Dapit perlu dimintai keterangan karena saat proses pencairan anggaran, baik pada tahapan PHO maupun FHO, yang bersangkutan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran.

“Masyarakat Pesawaran sudah lebih dari 10 tahun disuguhi proyek ampas. Mulai dari bupati sebelumnya yang sudah dipenjara hingga pemerintahan Bupati Nanda Indira saat ini, praktik korupsi yang menggerogoti APBD Pesawaran harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan ada yang berlindung di balik dokumen administrasi,” seru Azahriansyah.

Di penghujung aksi, perwakilan Lembaga Korporasi Rakyat menyerahkan berkas laporan dan dokumen pendukung kepada bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

Dokumen tersebut, menurut mereka, memuat informasi mengenai perusahaan pelaksana, konsultan pengawas, KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta panitia penerima hasil pekerjaan.

Lembaga Korporasi Rakyat berharap laporan tersebut ditindaklanjuti melalui penelaahan dan penyelidikan sesuai kewenangan KPK, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut. (*)