Korban Dugaan Kekerasan Seksual di FKIP Unila Lapor Polda, LBH Desak Rektor Segera Bertindak

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) kini memasuki ranah hukum. Korban berinisial SA melalui kuasa hukumnya dari YLBHI-LBH Bandar Lampung telah melaporkan dugaan peristiwa tersebut ke Polda Lampung.

Laporan itu tercatat dengan Nomor STTLP/B/885/XI/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG. Kuasa hukum korban, Prabowo Pamungkas, mendesak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, objektif, dan berperspektif korban.

Dalam siaran pers yang diterima, Rabu (11/11/2026), Prabowo menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan seksual yang dialami kliennya pada Senin, 5 Mei 2026.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan korban kepada kuasa hukum, peristiwa bermula ketika SA mendatangi seorang dosen berinisial RF untuk meminta tanda tangan dokumen keperluan skripsi setelah seminar hasil.

Saat korban dipanggil masuk ke ruangan, RF disebut melontarkan ungkapan “saya gemas dengan kamu”. Terlapor kemudian mengajak korban berbicara berdua dengan alasan ingin mengenal keluarga korban.

Dalam pertemuan tersebut, RF disebut meminta izin untuk memegang korban, tetapi kemudian mengelus pipinya. Terlapor juga disebut melontarkan sejumlah pertanyaan pribadi mengenai hubungan asmara korban.

Situasi berlanjut ketika korban hendak berpamitan. Menurut keterangan korban, RF memeluk, memegang pipi, dan mengecup keningnya sebanyak dua kali meskipun korban sempat mendorong dan menunjukkan penolakan.

Setelah kejadian itu, RF masih menghubungi korban pada 6 Mei untuk menanyakan pengiriman tesis melalui email. Pada 22 Juni, korban kembali menghubungi RF untuk mengonfirmasi tindak lanjut revisi tesis.

Atas peristiwa tersebut, korban berharap dugaan tindakan yang dialaminya diproses sesuai ketentuan hukum dan terlapor diberikan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Prabowo mengatakan, pihaknya akan mengawal proses hukum dengan tetap mengutamakan keamanan, kerahasiaan identitas, serta kondisi psikologis korban yang hingga kini disebut belum pulih sepenuhnya.

LBH Soroti Lambannya Penanganan Unila

Selain mendesak kepolisian, YLBHI-LBH Bandar Lampung juga menyoroti penanganan pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan kepada pihak Universitas Lampung.

Menurut Prabowo, berdasarkan keterangan dan pengalaman kliennya, penanganan pengaduan tersebut dinilai berjalan lamban dan belum mencerminkan perlindungan maksimal terhadap hak-hak korban.

Padahal, menurutnya, perguruan tinggi memiliki kewajiban menyediakan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban.

Pihak LBH juga menyebut Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila telah menemukan adanya unsur kekerasan dalam peristiwa yang dialami kliennya.

Atas dasar itu, mereka mendesak Rektor Unila segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satgas melalui mekanisme yang berlaku, termasuk menerbitkan keputusan dan menjatuhkan sanksi administratif apabila dugaan kekerasan telah dinyatakan terbukti melalui pemeriksaan yang sah.

Prabowo merujuk Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dalam aturan tersebut, perguruan tinggi diwajibkan mengedepankan kepentingan terbaik korban, akuntabilitas, independensi, kehati-hatian, serta jaminan ketidakberulangan dalam penanganan kekerasan.

Ia juga menyoroti ketentuan Pasal 71 ayat (1) yang mengatur kewajiban pemimpin perguruan tinggi menerbitkan keputusan paling lama lima hari setelah menerima rekomendasi Satgas.

“Universitas tidak boleh membiarkan perkara tersebut menggantung tanpa keputusan dan pertanggungjawaban yang jelas,” demikian desakan pihak kuasa hukum dalam siaran persnya.

Minta LPSK dan Komnas Perempuan Beri Perlindungan

Tak hanya kepada kepolisian dan pihak kampus, YLBHI-LBH Bandar Lampung juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut.

Mereka meminta perlindungan mencakup keamanan fisik dan psikis, kerahasiaan identitas, pendampingan, serta pencegahan intimidasi, ancaman, tekanan, maupun intervensi dari pihak mana pun.

LBH juga mendesak Rektor Unila melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus, termasuk efektivitas Satgas PPKPT, akses pengaduan, perlindungan saksi, hingga pendampingan psikologis bagi korban.

Menurut mereka, persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan etik internal atau upaya menjaga nama baik institusi.

Pihak kampus juga diminta memastikan korban tidak mengalami viktimisasi berulang dan tetap dapat melanjutkan pendidikannya tanpa tekanan maupun stigma.

“Melaporkan kekerasan seksual bukanlah tindakan mempermalukan diri sendiri, melainkan keberanian untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang dialami sekaligus mencegah jatuhnya korban berikutnya,” demikian pernyataan Prabowo.

YLBHI-LBH Bandar Lampung menegaskan akan terus mengawal proses hukum SA hingga hak-haknya mendapatkan perlindungan dan keadilan. (*)