Terima Hibah Lahan 10 Hektare, Kapolda Papua Barat Daya Dorong Penguatan Kelembagaan dan Personel Polri

Sorong, sinarlampung.co – Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menyampaikan harapan besar agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayahnya semakin kuat, profesional, dan dekat dengan masyarakat seiring dengan langkah penguatan kelembagaan Polda Papua Barat Daya.

Harapan tersebut disampaikan Kapolda saat menghadiri penandatanganan dan penyerahan akta hibah tanah seluas 10 hektare dari Pemerintah Kabupaten Sorong untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Polda Papua Barat Daya, Rabu (14/10/2026).

Brigjen Pol. Hengki Haryadi menegaskan, Papua Barat Daya merupakan wilayah strategis yang memiliki potensi ekonomi, pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah. Selain berfungsi sebagai pintu gerbang perekonomian di Tanah Papua, kawasan ini juga memiliki kompleksitas dinamika keamanan serta keberadaan markas satuan militer dalam jumlah besar.

“Kondisi tersebut membutuhkan dukungan organisasi kepolisian yang kuat, baik dari sisi kuantitas personel, fasilitas operasional, maupun dukungan anggaran. Harapan kami, dengan dukungan lahan ini, Polda Papua Barat Daya bisa tumbuh menjadi organisasi yang lebih kuat, modern, dan mampu menjawab harapan masyarakat akan rasa aman serta pelayanan prima,” ujar Hengki.

Keterbatasan Personel Jadi Tantangan

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengungkapkan bahwa pemenuhan jumlah personel di wilayah hukumnya masih jauh dari angka ideal. Saat ini, kekuatan personel Polda Papua Barat Daya baru terisi sekitar 42 persen dari total Daftar Susunan Personel (DSP) yang idealnya berjumlah 9.000 personel.

Menurutnya, keterbatasan ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang optimal hingga ke wilayah pedalaman dan daerah terpencil. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan—termasuk usulan peningkatan status organisasi menjadi Polda Tipe A—menjadi kebutuhan mendesak agar kehadiran Polri yang responsif dan humanis dapat dirasakan secara merata.

Tahapan Pembangunan Infrastruktur

Terkait dengan rencana fisik, Kapolda menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan Mako Polda Papua Barat Daya serta Rumah Sakit Bhayangkara/Kepolisian telah disiapkan dalam perencanaan tahun anggaran mendatang dan menjadi prioritas awal.

Adapun fasilitas pendukung lainnya, seperti Sekolah Polisi Negara (SPN) dan sarana Mako Satuan Brimob, akan dibangun secara bertahap. Keberadaan SPN di daerah diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri sekaligus membuka ruang lebih luas bagi putra-putri daerah Papua Barat Daya untuk mengabdi di kepolisian.

Pembangunan infrastruktur kepolisian ini diharapkan dapat mendukung kehadiran tourism police untuk menjamin keamanan di kawasan wisata unggulan, serta memperkuat pendekatan community policing (pemolisian masyarakat) berbasis kemitraan dengan warga.

“Penguatan infrastruktur ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi untuk masa depan Polri yang tidak hanya tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga dipercaya dan dicintai masyarakat. Polri yang hadir melayani dengan hati dan menjadi kebanggaan Papua Barat Daya,” pungkas Kapolda. (Red)