
Tulangbawang Barat, sinarlampung.co – Sejumlah proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) diduga mangkrak. Berdasarkan hasil penelusuran pada Selasa (18/8/2026), pengerjaan fisik di beberapa lokasi terhenti hingga berbulan-bulan tanpa kejelasan kelanjutan proyek.
Pembangunan fasilitas yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut ditemukan terbengkalai di Tiyuh (Desa) Bandar Dewa, Kelurahan Mulya Asri, Tiyuh Panaragan, serta beberapa titik di Kecamatan Way Kenanga. Di beberapa lokasi, kerangka atap bahan hologram dilaporkan mulai berkarat.
Progres pembangunan di lapangan tercatat bervariasi namun jauh dari target selesai:
Tiyuh Bandar Dewa: Pengerjaan terhenti sejak Juli 2026. Kondisi bangunan baru berupa tiang besi dan setengah dinding tanpa atap, plesteran, maupun lantai.
Kelurahan Mulya Asri: Pengerjaan telah berjalan selama delapan bulan sejak Desember 2025 dengan progres fisik berkisar 75 persen.
Tiyuh Panaragan: Pengerjaan terhenti sekitar satu setengah bulan dengan estimasi progres fisik baru mencapai 20–30 persen. Material bangunan tampak berserakan di lokasi.
Keluhan Aparat Tiyuh dan Isu Transparansi Anggaran
Pihak pemerintah tiyuh setempat mengeluhkan minimnya keterbukaan informasi dan koordinasi dari pihak pelaksana. Kepala Tiyuh Bandar Dewa, Anwar, membeberkan bahwa pihak tiyuh hanya dilibatkan saat pengukuran lahan pada Maret 2026. Selain itu, tidak ada papan informasi proyek yang terpasang di lokasi untuk menjelaskan besaran anggaran maupun pihak penanggung jawab.
“Dari awal tidak ada sosialisasi berapa anggaran KDKMP ini, padahal ini program nasional. Papan informasi proyek juga tidak ada sama sekali. Ini sudah mangkrak sejak Juli lalu,” ujar Anwar.
Hal senada disampaikan Kepala Tiyuh Panaragan, Edyson. Pihaknya mengaku hanya diminta menyediakan lahan hibah/pembelian desa tanpa mendapatkan kejelasan mengenai alur dan teknis pengerjaan proyek.
Padahal, Fungsional Pengawas Koperasi Diskoperindag Tubaba, Amin Nuroni, menegaskan bahwa secara teknis pengerjaan fisik KDKMP ditargetkan rampung dalam waktu 90 hari atau tiga bulan.
Proyek KDKMP ini diketahui berada di bawah pengawasan dan koordinasi jajaran TNI wilayah setempat. Nama Bahar dan Arif sempat muncul sebagai pihak pemborong pengerjaan fisik dan rangka baja di lapangan.
Saat dikonfirmasi, Bahar membantah memegang kendali penuh atas proyek tersebut. Ia mengaku hanya diminta bantuan oleh pihak Koramil untuk mencari pekerja dan toko material.
“Bapak bukan mitra, hanya diminta bantu oleh Pak Danramil. Pekerjaan itu katanya sudah diambil alih oleh Kodim, jadi bukan mangkrak, mungkin belum selesai saja. Utang material juga sudah mulai dibayar Pak Dandim,” kata Bahar.
Sementara itu, Arif enggan memberikan rincian teknis pengerjaan rangka baja dan mengarahkan konfirmasi langsung ke pihak jajaran Koramil atau Kodim setempat. Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan pemerintah tiyuh berharap pihak-pihak terkait segera memberikan kepastian agar proyek fasilitas publik bernilai miliaran rupiah tersebut dapat segera dilanjutkan. (Red)