Gubernur Mirza ke Pengelola MBG: Jangan Semata-Mata Cari Untung

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung menjalankan program tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan.

Pesan itu disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Pengukuhan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Lampung dan DPD kabupaten/kota se-Lampung di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).

Gubernur Mirza menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta mengedepankan kepentingan penerima manfaat dibanding keuntungan pribadi.

“Jalankan program ini dengan niat yang tulus. Anggap anak-anak penerima manfaat sebagai anak-anak kita sendiri. Jangan semata-mata berorientasi pada keuntungan,” tegasnya.

Menurut Mirza, Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Ia menjelaskan, keberadaan dapur MBG di berbagai daerah diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga berbagai pelaku usaha lainnya.

Selain itu, Mirza menilai keberlanjutan program MBG sangat penting bagi Lampung. Pasalnya, sejumlah indikator pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan, termasuk konsumsi protein masyarakat, indeks pembangunan manusia (IPM), dan angka kemiskinan.

Menurutnya, Lampung merupakan salah satu daerah penghasil protein terbesar di Indonesia dengan komoditas unggulan seperti ayam, telur, ikan, dan jagung. Namun, tingkat konsumsi protein masyarakat masih tergolong rendah.

“Konsumsi protein masyarakat Lampung masih berada di lima terbawah secara nasional. Padahal kita merupakan daerah penghasil protein. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas SDM dan produktivitas masyarakat,” ujarnya.

Untuk memastikan program berjalan optimal, Mirza juga meminta pengawasan terhadap pelaksanaan MBG diperketat. Pengawasan tersebut mencakup kualitas makanan, kebersihan dapur, tata kelola keuangan, hingga transparansi pelaksanaan program.

Ia turut mendorong seluruh dapur MBG di Lampung memperkuat kerja sama dengan BUMDes, petani, peternak, dan UMKM setempat agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras menjelaskan bahwa APPMBGI dibentuk sebagai wadah kolaborasi nasional yang bertujuan mendorong standarisasi pelaksanaan MBG sekaligus mengawal implementasi kebijakan pemerintah.

“APPMBGI bukan organisasi yang berorientasi pada jual beli atau kepentingan kelompok tertentu. Kami hadir untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Menurut Abdul Rivai, saat ini kepengurusan APPMBGI telah terbentuk di 38 provinsi dan sekitar 160 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain itu, APPMBGI juga telah membangun MBG Command and Control Center untuk memantau pelaksanaan program secara real time, termasuk aspek keamanan pangan, ketahanan pangan, dan rantai pasok bahan baku.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung mengingatkan agar seluruh pihak terus memperbaiki pelaksanaan program MBG sehingga berjalan lebih baik dan profesional.

“Sudah saatnya seluruh pihak siap menjalankannya dengan lebih baik. Jika masih terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat, termasuk kasus keracunan, tentu tidak bisa ditoleransi dan akan ditindak sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Kajati menambahkan, pengawasan terhadap kualitas makanan, pemenuhan standar gizi, dan tata kelola program harus dilakukan secara konsisten agar tujuan utama Program MBG dapat tercapai secara optimal. (*)