Proyek Madrasah PHTC Lampung Rp21 Miliar Terancam Jadi Proyek “Asal Jadi”, Triga Lampung Endus Pengurangan Spesifikasi

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Aroma penyimpangan mulai menyengat dalam proyek rehabilitasi puluhan madrasah di bawah skema  Primary Healthcare Centers (PHTC) di Provinsi Lampung. Paket pekerjaan senilai Rp21,3 miliar ini kini menjadi objek investigasi serius oleh aliansi Triga Lampung menyusul ditemukannya sejumlah indikasi teknis yang mengarah pada buruknya kualitas bangunan dan potensi kerugian negara. Kamis 23 April 2026.

PHTC merupakan mekanisme terintegrasi untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan yang cepat dan terstandar, dengan fokus pada keselamatan, kesehatan, dan aksesibilitas. Sebaran kegiatan PHTC di Provinsi Lampung mencakup 43 lokasi madrasah yang akan direvitalisasi pada tahun anggaran 2025-2026.

Untuk diketahui ada 42 madrasah di Provinsi Lampung menerima manfaat PHTC dalam dua tahap pelaksanaan, masing-masing 16 madrasah pada tahap pertama dan 26 madrasah pada tahap kedua.

Investigasi awal menyoroti pola pengerjaan di lapangan yang terkesan terburu-buru. Dengan sebaran di enam kabupaten, muncul kekhawatiran besar mengenai degradasi spesifikasi material. Triga Lampung menemukan beberapa titik rawan yang diduga sengaja dimanipulasi oleh pelaksana proyek. Pada pekerjaan rehabilitasi, bagian seperti rangka atap, instalasi kelistrikan, dan penguatan struktur seringkali luput dari pengawasan publik. Diduga terdapat penggunaan material yang mutunya di bawah standar kontrak (SKNI).

Dugaan pengurangan volume pekerjaan: Modus klasik berupa pengurangan ketebalan plesteran, kualitas campuran beton pada selasar, hingga substitusi merk material yang lebih murah namun dilaporkan sesuai spek di atas kertas. Selain itu pelaksana abaikan estetika dan keamanan: Laporan lapangan menunjukkan beberapa hasil pengerjaan akhir (finishing) yang kasar, yang tidak hanya merusak estetika tapi juga membahayakan siswa pengguna fasilitas.

Triga Lampung mengkritik keras sistem pengawasan yang hanya mengandalkan metode uji petik (sampling) oleh BPKP. Di tengah luasnya cakupan wilayah dari Lampung Utara hingga Mesuji, metode ini dianggap sebagai “karpet merah” bagi oknum kontraktor untuk bermain di titik-titik yang tidak terperiksa.

“Jika dari 10 madrasah hanya 2 yang diperiksa secara detail, maka 8 sisanya menjadi zona bebas tanpa kontrol. Inilah celah di mana volume dikurangi dan spesifikasi diturunkan demi mengejar margin keuntungan ilegal,” tegas perwakilan Triga Lampung.

Dugaan buruknya kualitas ini merupakan kelanjutan logis dari kejanggalan di tahap tender. Selisih harga HPS vs Pagu yang hanya Rp6,6 juta sejak awal sudah mengindikasikan adanya desain pengadaan yang tidak kompetitif.

“Ketika penawaran terlalu mepet dengan pagu, seharusnya anggaran tersebut cukup untuk kualitas premium. Namun, jika di lapangan justru ditemukan kualitas ‘asal jadi’, maka timbul pertanyaan besar: Ke mana sisa uang rakyat tersebut mengalir?” ujarnya

Triga Lampung mendesak Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Lampung untuk tidak melakukan serah terima pekerjaan (PHO) sebelum audit teknis menyeluruh dilakukan di setiap titik, bukan sekadar sampling administratif.

“Kami tidak akan membiarkan fasilitas pendidikan anak-anak di Lampung menjadi tumbal keserakahan birokrasi dan kontraktor nakal. Jika ditemukan ketidaksesuaian volume dan kualitas, kami mendesak APH untuk segera masuk dan memproses secara hukum,” tutup koordinator Triga Lampung.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnain, melakukan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan proyek Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di MTs NU Krui pada Senin 6 April 2026 siang.

Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil didampingi oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Herry Setiawan; Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pesisir Barat, Ahmad Khotob; Plt. Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Islam KanKemenag Pesisir Barat, Slamet; beserta jajaran pimpinan MTs NU Krui. 

Peninjauan ini dilakukan guna memastikan pengerjaan infrastruktur pendidikan di lingkungan madrasah berjalan sesuai dengan standar kualitas dan target waktu yang telah ditetapkan. Proyek PHTC ini merupakan salah satu program prioritas untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana madrasah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih representatif dan nyaman bagi siswa.

Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung, Zulkarnain, memberikan perhatian khusus pada aspek detail konstruksi dan fungsionalitas bangunan. Ia menekankan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui PHTC harus menghasilkan bangunan yang kokoh dan bermanfaat dalam jangka panjang bagi pendidikan di madrasah.

Ia juga mengingatkan agar keberadaan fasilitas baru ini nantinya harus dibarengi dengan semangat pengelolaan yang baik dari pihak madrasah. Infrastruktur yang baru, kokoh, dan modern diharapkan menjadi pemacu semangat bagi para guru dan siswa untuk mengukir prestasi yang lebih baik di masa depan. “Program ini dinamakan Hasil Terbaik Cepat, maka kualitas tidak boleh dikorbankan demi kecepatan. Koordinasi harus terus berjalan dengan baik agar pembangunan gedung madrasah ini selesai tepat waktu dan hasilnya benar-benar berkualitas tinggi,” tegas Zulkarnain.

Peninjauan lapangan ini menjadi bagian dari evaluasi guna memastikan hasil pembangunan gedung MTs NU Krui benar-benar memberikan dampak positif bagi proses belajar-mengajar. Melalui kunjungan ini, diharapkan kualitas pendidikan di Pesisir Barat khususnya di MTs NU Krui dapat semakin meningkat melalui dukungan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. (Red)