
Lampung Timur, sinarlampung.co – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melakukan penguatan strategis di Kabupaten Lampung Timur melalui paradigma pemberdayaan berbasis komunitas. Langkah ini bertujuan mengoptimalisasi potensi lokal guna mewujudkan kemandirian daerah yang berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa kunci pembangunan terletak pada sinergi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif masyarakat. Ia menilai, pendekatan yang murni bersifat top-down sering kali mengabaikan dinamika lokal yang sebenarnya merupakan motor penggerak ekonomi.
“Kehadiran kami di Lampung Timur adalah untuk memastikan konsep ‘Perintis Berdaya’ tumbuh bersama kearifan lokal. Kita bertransformasi dari ketergantungan menuju kemandirian dengan membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh, di mana local champion atau penggerak lokal menjadi pilar utamanya,” ujar Leontinus dalam sambutannya, Kamis (16/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Kemenko PM menggelar sesi Dialog Bersama Deputi (DBD) guna menjaring aspirasi langsung dari pelaku usaha dan pengelola koperasi. Leontinus menyatakan, fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) yang dijalankan kementerian harus bersifat inklusif dan solutif terhadap kebutuhan lapangan.
Ekosistem pemberdayaan ini difokuskan pada empat pilar utama:
Inovasi Digital
Literasi Keuangan
Ekosistem Kewirausahaan
Pelindungan Pekerja Migran
Di Lampung Timur, pilar-pilar tersebut diimplementasikan untuk memperkuat sektor UMKM, koperasi, serta sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terintegrasi.
Dukungan Pemerintah Daerah dan ILO
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyambut hangat kolaborasi ini sebagai energi baru bagi visi “Lampung Timur Makmur”. Ia berkomitmen menyelaraskan gerak pembangunan daerah dengan program pusat.
“Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Kemenko PM, kami yakin potensi besar pertanian dan UMKM di desa-desa akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri,” ungkap Ela.
Di sisi lain, Sinthia Harkrisnowo, Koordinator Program ILO PROTECT untuk Migrasi Kerja, menyatakan kesiapannya berkolaborasi dalam penguatan standar pelindungan tenaga kerja. Pihaknya mendukung rencana aksi nasional melalui peningkatan literasi digital dan keterampilan teknis agar PMI mampu bersaing secara global dengan jaminan keselamatan kerja yang mumpuni.
Menutup rangkaian kegiatan, Leontinus menekankan bahwa pelindungan PMI harus dimulai dari penguatan modal sosial di tingkat desa.
“Negara hadir untuk memastikan jaringan dukungan komunitas di desa menjadi benteng perlindungan pertama. Kita ingin pekerja migran berangkat dengan informasi yang benar dan pulang dengan kesuksesan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan ini turut melibatkan akademisi, asosiasi pengusaha, serta organisasi masyarakat sipil melalui lokakarya strategi pembangunan ekosistem yang kolaboratif dan berkelanjutan. (Red)