Kejari Selidiki Dugaan Monopoli Proyek PSU Rp24 Miliar oleh Suami Bupati Lampung Timur
Juniardi
Lampung Timur, sinarlampung.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur tengah membidik dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun anggaran 2025 senilai Rp24 miliar.
Proyek pembangunan rabat beton di 52 desa tersebut diduga diwarnai praktik monopoli suplai material batu oleh suami Bupati Lampung Timur.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lampung Timur dilaporkan telah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari pejabat Dinas Lingkungan Hidup hingga konsultan proyek. Penyelidikan ini dipicu oleh laporan adanya proyek mangkrak serta indikasi penggelembungan harga (mark-up) bahan material di lapangan.
Sorotan tajam tertuju pada Khairul Mukmin alias Ilung, suami dari Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah. Ilung melalui perusahaannya, PT Sarana Global Quarry (SGQ), diduga memonopoli suplai batu split untuk proyek jalan rabat beton tersebut.
Selain dugaan monopoli, legalitas tambang galian C milik Ilung yang berlokasi di Desa Banjaragung, Kecamatan Sekampung Udik, juga dipertanyakan. Tambang seluas 16 hektare tersebut disinyalir beroperasi tanpa mengantongi izin resmi (ilegal) sejak dua tahun terakhir.
DPRD Akan Panggil Pemilik Perusahaan
Menyikapi hal ini, Komisi I DPRD Lampung Timur berencana menelusuri perizinan PT SGQ. Ketua Komisi I DPRD Lampung Timur, Paryoto, menegaskan bahwa aktivitas tambang yang tidak berizin berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara karena tidak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Sampai detik ini Komisi I belum pernah mengetahui apakah tambang itu memiliki izin atau tidak. Yang jelas, pemiliknya adalah suami bupati,”ujar Paryoto.
Paryoto menambahkan, pihaknya telah menjadwalkan kunjungan lapangan ke lokasi tambang di Sekampung Udik. DPRD juga akan memanggil Khairul Mukmin beserta pelaku usaha tambang lainnya dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
”Karena ini berpotensi berdampak pada kerugian negara, kami akan segera turun ke lapangan dan mengundang mereka untuk klarifikasi,” kata politisi senior tersebut. (Red)
