
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Satu tahun masa pemerintahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela mulai menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat. LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung menilai kinerja pemerintahan Mirza-Jihan belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur.
Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, mengatakan masih banyak masyarakat di daerah yang harus berjuang keras agar pembangunan infrastruktur dasar mendapat perhatian pemerintah.
“Sudah satu tahun berlalu, tapi realisasi pembangunan belum terasa merata. Jangan sampai pemerintah hanya jago umbar janji tanpa bukti nyata di lapangan,” tegas Mahmuddin, Sabtu (28/2/2026).
Menurut Mahmuddin, sejumlah program prioritas yang disampaikan saat masa kampanye belum sepenuhnya terealisasi. Ia menilai kondisi jalan rusak masih ditemukan di berbagai wilayah, fasilitas publik belum tertangani dengan baik, serta pelayanan belum sepenuhnya optimal di beberapa kabupaten/kota.
Ia juga menilai masyarakat menginginkan kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat, bukan sekadar janji politik.
“Masyarakat tidak ingin janji-janji politik. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata dan pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Mahmuddin mencontohkan kondisi sejumlah ruas jalan provinsi yang hingga kini belum mendapat perbaikan signifikan, di antaranya ruas Jalan Gedong Tataan–Pardasuka yang menurutnya sudah lama mengalami kerusakan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa kepala desa bahkan pernah difasilitasi oleh salah satu anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan gubernur dengan harapan perbaikan jalan segera direalisasikan. Namun hingga kini, menurutnya, belum ada kepastian pelaksanaan pembangunan.
Ia menyebut sebagian pekerjaan yang dilakukan masih bersifat terbatas dan tidak menyeluruh.
“Pun ada yang di bangun itu loncat loncat hanya satu dua kilo sisanya hanya ditimbun Sabes saja, janji gubernur tidak ada lagi jalan berlubang jelang Arus mudik lebaran,” ujarnya.
Mahmuddin juga menyoroti kondisi ruas Jalan Way Lima-Kedondong yang menurutnya belum mendapat perhatian serius sejak kepemimpinan sebelumnya hingga saat ini.
“Yang jadi ke anehan jalan Waylima Kedondong ini dari kepemimpinan Arinal hanya diberi janji janji tanpa bukti, mirisnya Jalan provinsi di ujung gunung Gunung dibangun jalan tataan kedondong di depan mata dibiarkan hancur seakan di anak tirikan,” pungkasnya.
LSM Penjara Indonesia DPD Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan LSM tersebut. (Iskandar)