
Pesawaran, sinarlampung.co – Dugaan praktik tidak sehat dalam pengelolaan dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Kali ini, Kabupaten Pesawaran menjadi sorotan menyusul adanya dugaan monopoli pengadaan totebag oleh oknum pejabat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
HW yang menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Pesawaran diduga mengoordinir pengadaan totebag untuk seluruh dapur MBG di wilayah tersebut. Dari praktik tersebut, HW diduga memperoleh keuntungan pribadi hingga ratusan juta rupiah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengelola dapur diarahkan untuk membeli totebag melalui koordinasi HW dengan harga yang diduga lebih tinggi dari harga pasaran. Dugaan praktik ini kemudian memicu keluhan sejumlah pengelola dapur.
Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pesawaran, Agung Muharam, S.H., mengaku menerima laporan langsung dari sejumlah pengelola dapur MBG terkait praktik tersebut.
“Ini bukan sekadar kesalahan administratif, ini adalah pembusukan program strategis nasional dari dalam. Saya mendapat laporan langsung dari beberapa dapur yang mengeluh. Mereka dihadapkan pada situasi sulit, jika tidak membeli melalui oknum tersebut, mereka takut dipersulit izin operasionalnya. Ini adalah pemerasan sistematis berkedok koordinasi,” ujar Agung Muharam dengan nada geram, Sabtu (28/2/2026).
Agung menjelaskan, dugaan monopoli tersebut diduga dilakukan secara terstruktur melalui jalur koordinasi kepada seluruh Kepala SPPG. Ia menyebutkan keuntungan diperoleh dari selisih harga totebag sekitar Rp3.000 per unit yang dikalikan dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai lebih dari 100.000 orang.
“Kami investigasi harga totebag di marketplace jauh di bawah harga jual yang dilakukan oleh HW, ini ada indikasi dugaan mark-up harga Sehingga diduga meraup keuntungan pribadi dengan cara penyalahgunaan wewenang oleh HW sebagai korwil yang harusnya tugasnya menjalankan pungsi administratif dan pengawasan, tapi malah mencari keuntungan pribadi,” tagasnya.
KNPI Pesawaran mendesak aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut.
“Jangan sampai kasus ini dibiarkan menguap. Kami siap memberikan data dan saksi untuk membongkar mafia-mafia baru yang bersarang di program prioritas nasional ini,” tandas Agung.
Saat dikonfirmasi, HW memberikan penjelasan singkat bahwa tudingan tersebut tidak benar. Namun, berdasarkan keterangan salah satu pihak SPPG, barang yang dimaksud disebut merupakan milik HW. (Red)