
Oleh: Juniardi
Genap satu tahun sudah Radityo Egi Pratama dan M. Syaiful Anwar nakhodai Kabupaten Lampung Selatan sejak dilantik. Membawa visi besar yang dirangkum dalam Pitu Vista, pasangan muda ini menjanjikan transformasi total bagi “Beranda Sumatra”.
Satu Tahun Kepemimpinan Egi–Syaiful, Ratusan Mahasiswa Lamsel Geruduk Kantor Bupati
Bagaimana rapor kinerja mereka selama 365 hari terakhir? Berikut adalah evaluasi yang membedah antara deretan angka capaian resmi dan suara kritis dari akar rumput.
Rapor Hijau: Prestasi di Atas Kertas dan Level Nasional
Dalam setahun terakhir, Pemkab Lampung Selatan di bawah Egi-Syaiful tercatat cukup produktif mengoleksi penghargaan nasional. Data menunjukkan tren positif pada beberapa sektor kunci:
Sektor Kesehatan (UHC Award 2026): Lampung Selatan meraih kategori Pratama dengan cakupan perlindungan jaminan kesehatan mencapai 98%. Ini menunjukkan komitmen serius dalam memperluas akses layanan BPJS bagi warga kurang mampu.
Investasi Melejit: Realisasi investasi tahun 2025 tembus Rp3,04 triliun, atau melampaui target sebesar 115%. Hal ini didorong oleh kemudahan perizinan dan rencana ambisius menjadikan Kalianda sebagai kawasan pariwisata premium.
Transformasi Digital & Pelayanan: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) naik menjadi 3,34. Selain itu, Ombudsman RI memberikan predikat Kualitas Tinggi dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2025.
SDGs Nasional: Lampung Selatan berhasil masuk dalam 12 Besar Nasional dalam ajang Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2025, yang menandakan pembangunan mulai selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Capaian Infrastruktur: Angka vs Persepsi
Sektor infrastruktur menjadi etalase utama Egi-Syaiful. Hingga akhir 2025, Dinas PUPR Lampung Selatan mengklaim realisasi anggaran sebesar Rp257 miliar (100% terserap).
Outputnya perbaikan jalan sepanjang 272.235 meter di 17 kecamatan. Namun: Meskipun angka serapan tinggi, di lapangan masih terdapat kantong-kantong jalan rusak yang memicu protes mahasiswa dan warga, khususnya di jalur-jalur logistik pertanian yang belum tersentuh aspal mulus secara merata.
Raport Merah & Kritik: “Pitu Vista” Masih di Atas Kertas?
Di balik gemerlap penghargaan, gelombang kritik mulai muncul dari berbagai elemen, mulai dari LSM hingga Front Cipayung Plus (Mahasiswa). Kritikus menilai pertumbuhan investasi Rp3 triliun belum berimbas pada daya beli masyarakat bawah. Kenaikan harga pangan di pasar-pasar lokal dianggap tidak sebanding dengan pendapatan petani yang cenderung stagnan.
Program Pitu Vista dianggap masih bersifat seremonial. Mahasiswa menyoroti bahwa semangat perubahan dalam tata kelola pemerintahan (Good Governance) sering kali terhambat oleh banyaknya posisi pejabat yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), sehingga kebijakan strategis sering kali ragu-ragu.
Meski mendapat penghargaan Ombudsman, keluhan mengenai pelayanan di tingkat kecamatan dan desa masih sering terdengar, terutama terkait administrasi kependudukan dan bantuan sosial.
Suara Tokoh dan Masyarakat
Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari piagam yang terpajang di dinding kantor, melainkan dari “denyut nadi” kepuasan masyarakatnya. Dalam setahun terakhir, beberapa tokoh dan elemen masyarakat memberikan catatan kritis:
Beberapa pengamat kebijakan publik lokal menyoroti gaya kepemimpinan yang dianggap terlalu fokus pada pencitraan digital namun minim eksekusi substansial di lapangan.
“Satu tahun ini kita melihat banyak sekali konten prestasi di media sosial, tapi jika turun ke bawah, semangat ‘Pitu Vista’ itu belum tersosialisasi dengan baik. Masyarakat bahkan banyak yang tidak tahu apa itu Pitu Vista. Pemerintah jangan terjebak pada euforia penghargaan nasional sementara masalah fundamental seperti pengangguran lokal belum ada solusinya,” ujar Hadi Kusuma, salah satu aktivis kepemudaan Lampung Selatan.
Keluhan Sektor Pertanian dan Ekonomi
Sebagai kabupaten agraris, suara petani menjadi indikator vital. Meski investasi masuk, para petani merasa belum mendapatkan proteksi harga yang layak. Supardi (Petani di Palas) mengatakan Bupati bilang investasi naik, tapi harga pupuk masih sering sulit dan harga gabah saat panen raya jatuh. “Kami butuh bantuan alat mesin pertanian dan kepastian harga, bukan sekadar kunjungan kerja yang ramai pengawalan.” Ucapnya.
Bagi Ibu Ratna (Pedagang Pasar Kalianda) “Harga bahan pokok setahun ini naik terus. Operasi pasar memang ada, tapi cuma sebentar, tidak menyelesaikan masalah jangka panjang bagi kami pedagang kecil.”
Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Masyarakat di wilayah pelosok atau yang jauh dari pusat pemerintahan (Kalianda) merasa dianaktirikan dalam hal pembangunan infrastruktur jalan.
“Jalan di wilayah kami masih hancur, apalagi kalau musim hujan. Katanya anggaran terserap 100%, tapi kok aspalnya belum sampai ke sini? Kami berharap di tahun kedua, pembangunan jangan ‘Kalianda-sentris’ saja,” ungkap Roni, warga kecamatan Natar.
Perspektif Legislatif
Dari sisi pengawasan, beberapa anggota legislatif mengingatkan agar Pemkab tidak hanya “kejar tayang” dalam penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kualitas pengerjaan proyek fisik.
“Kami melihat ada beberapa proyek infrastruktur yang baru seumur jagung sudah rusak lagi. Ini catatan serius bagi dinas terkait. Jangan sampai anggaran besar habis hanya untuk perbaikan yang sifatnya sementara,” tegas salah satu anggota Banggar DPRD Lamsel dalam rapat evaluasi.
Tantangan di Depan Mata
Sentimen negatif yang muncul umumnya berpangkal pada kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Masyarakat Lampung Selatan menaruh harapan sangat tinggi pada sosok Egi-Syaiful yang dianggap sebagai representasi pemimpin muda yang inovatif.
Jika kritik-kritik ini tidak segera dijawab dengan kebijakan yang menyentuh dapur dan kantong rakyat, maka prestasi administratif yang telah diraih berisiko dianggap sebagai “kosmetik” politik semata.