Akhiri Teror Gajah Tahunan, Gubernur Mirza dan Presiden Satu Suara: Bangun Pembatas Permanen!
Juniardi
Bandar Lampung, sinarlampung.co-Angin segar berembus bagi masyarakat penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang konflik dengan satwa liar, kini solusi permanen mulai terlihat di depan mata.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen tegas Presiden Republik Indonesia yang memberikan perhatian khusus terhadap penanganan konflik gajah dan manusia di Lampung.
Menurut Gubernur Mirza, Presiden memahami betul dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dirasakan warga akibat konflik yang terus berulang saban tahun tersebut.
“Presiden menunjukkan kepemimpinan langsung. Beliau berkomitmen mengalokasikan sumber daya negara untuk membangun pembatas permanen di kawasan TNWK. Ini bukan solusi sementara, melainkan solusi struktural jangka panjang,” tegas Gubernur Mirza dalam keterangannya, Selasa 20 Januari 2026.
Usulan Rp105 Miliar untuk Tanggul 11 Km
Sebagai respons cepat atas lampu hijau dari Presiden, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung langsung bergerak taktis. Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan proposal dukungan anggaran kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Menteri PU) cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Tak tanggung-tanggung, proposal senilai kurang lebih Rp105 miliar telah disorongkan untuk membangun infrastruktur pengaman.
“Kita merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang kurang lebih 11 kilometer, khususnya di Kecamatan Way Jepara. Wilayah ini tercatat sebagai salah satu titik dengan intensitas konflik manusia-gajah tertinggi di Lampung,” jelasnya.
Pendekatan Adaptif dan Ekologis
Gubernur menegaskan, pembangunan pembatas ini tidak sembarangan. Desainnya dirancang secara adaptif menyesuaikan tipologi konflik di lapangan.
Solusi yang ditawarkan merupakan kombinasi presisi antara pembangunan tanggul fisik, pemasangan pagar kejut listrik (electric fence), hingga pagar kawat di segmen-segmen tertentu.
“Tujuannya menciptakan perlindungan yang adil. Masyarakat aman, lahan pertanian terlindungi, namun kelestarian satwa dan fungsi ekosistem tetap terjaga. Kita ingin mengakhiri pendekatan yang sifatnya hanya ‘pemadam kebakaran’ atau reaktif,” tambah Mirza.
Gubernur berharap, dengan sinergi antara Pemprov Lampung dan Pemerintah Pusat ini, realisasi pembangunan tanggul dapat segera terwujud pada tahun berjalan.
“Ini wujud nyata kehadiran negara. Kami harap ini menjadi titik balik penyelesaian konflik satwa di Lampung, sekaligus menjadikan Way Kambas contoh nasional konservasi yang berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (Red)
