Dugaan Penyebaran Berita Bohong Soal SBY dan Demokrat Pengacara Laporkan Beberapa Akun Medsos ke Polda Metro Jaya
Juniardi
Jakarta, sinarlampung.co-Seorang pengacara bernama Muhajir resmi melaporkan dugaan penyebaran berita bohong ke Polda Metro Jaya, Senin (5/1/2026). Laporan tersebut tercatat dengan STTLP Nomor: STTLP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Laporan ini berkaitan dengan beredarnya sejumlah konten di platform YouTube dan TikTok yang dinilai memuat informasi tidak benar dan menyesatkan. Pelapor menyebut dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 264.
Menanggapi polemik yang berkembang, Politikus Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi permohonan maaf dari salah satu akun yang sebelumnya mengunggah konten tersebut. “Kami sambut baik permohonan maaf akun YouTube Kajian Online kepada Pak SBY dan Partai Demokrat. Mudah-mudahan ke depan tidak terulang dan bisa menjadi pelajaran,” ujar Andi Arief.
Ia menegaskan bahwa isu yang beredar tidak memiliki kaitan dengan Partai Demokrat maupun Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Sekali lagi, soal ijazah Pak Jokowi tidak ada urusan dengan Pak SBY dan Partai Demokrat,” tegasnya.
Namun demikian, Andi Arief menyatakan bahwa Partai Demokrat masih menunggu sikap dari sejumlah akun lain yang sebelumnya telah dikirimi somasi terkait konten serupa. “Kami masih menunggu sikap beberapa akun lagi yang sudah dikirim somasi,” tambahnya.
Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan laporan telah diterima dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polda Metro Jaya membenarkan ada laporan yang dilayangkan Partai Demokrat terhadap sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Benar, ada pelaporan dari seorang pengacara berinisial M yang melaporkan empat akun media sosial atas dugaan sebarkan berita bohong,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, di Jakarta, Selasa 6 Januari 2026.
Menurut Budi, laporan tesebut saat ini tengah ditangani pihaknya. Pelapor menyerahkan sejumlah barang bukti berupa screenshot atau tangkapan layar video dari akun YouTube dan TikTok, serta satu buah diska lepas yang berisi data digital. “Saat ini laporan tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya,” ujarnya, dilansir dari Antara.
Adapun laporan tersebut dilayangkan oleh Ketua BPHP DPP Partai Demokrat, Muhajir. Ada empat akun media sosial yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya. “Benar, semalam Badan Hukum dan Pengacara Partai Dewan Pimpinan Pusat (BHPP DPP) Partai Demokrat, diwakili saya selaku Kepala BHPP membuat LP (laporan polisi),” ucapnya.
Keempat akun yang dilaporkan akun YouTube @AGRI FANANI, akun YouTube @Bang bOy YTN, akun YouTube @Kajian Online, dan akun TikTok @sudirowibudhiusmp.
Akun-akun media sosial tersebut diduga mengunggah informasi hoaks terkait Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beberapa di antaranya perihal tudingan SBY sebagai orang di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Muhajir mengatakan laporan yang dilayangkan terkait dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat 1 UU 1/2023 Dan Atau Pasal 263 Ayat (2) dan atau Pasal 264 KUHP.
Sebelumnya, Partai Demokrat telah memulai proses somasi terhadap sejumlah akun yang dianggap mendiskreditkan SBY ihwal isu ijazah palsu Jokowi. Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, dalam dialog Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Kamis 1 Januari 2026. (Red)
