Ironi Lumbung Pangan Menatap Wajah Kemiskinan di Lampung

 

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Lampung secara konsisten menempati urutan menengah ke bawah dalam daftar persentase penduduk miskin di Sumatra. Meski terjadi penurunan tipis dari tahun ke tahun, kemiskinan di Lampung tetap menyisakan tanya besar: Mengapa daerah sekaya ini belum mampu menyejahterakan rakyatnya secara merata?

 

Mayoritas penduduk miskin di Lampung berada di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Ironisnya, petani yang menjadi tulang punggung pangan justru menjadi kelompok yang paling rentan. Fluktuasi harga komoditas, mahalnya biaya sarana produksi (pupuk dan benih), serta minimnya akses terhadap teknologi pascapanen membuat nilai tukar petani (NTP) sering kali tak mampu mengejar laju inflasi.

 

Kondisi ini diperparah dengan rantai distribusi yang panjang. Petani bekerja keras di ladang, namun keuntungan terbesar sering kali justru dinikmati oleh para tengkulak atau rantai pasar di luar daerah. Kemiskinan di desa akhirnya memicu urbanisasi yang tidak terampil, memindahkan masalah kemiskinan dari desa ke pinggiran kota.

 

 

Pemerintah memang telah berhasil membangun konektivitas melalui Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Namun, kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan jalan tol yang mulus. Urat nadi ekonomi rakyat kecil terletak pada jalan-jalan kabupaten dan jalan poros desa yang menghubungkan lahan pertanian ke pusat pasar.

 

Ketika akses jalan desa rusak parah, biaya logistik membengkak, dan kualitas hasil panen menurun sebelum sampai ke tangan pembeli. Tanpa perbaikan infrastruktur mikro, pembangunan makro hanya akan menjadi tontonan bagi warga miskin di pinggir jalan tol.

 

Kemiskinan bukan sekadar soal kekurangan uang, melainkan soal kekurangan peluang. Rendahnya rata-rata lama sekolah di beberapa kabupaten di Lampung menjadi penghambat utama mobilitas vertikal. 

 

Tanpa intervensi pendidikan vokasi yang relevan dengan potensi daerah (seperti pengolahan hasil tani), pemuda Lampung hanya akan menjadi penonton di tengah menjamurnya industri pengolahan yang mulai masuk ke wilayah ini.

 

Untuk memutus rantai kemiskinan ini, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama (business as usual). Para ahli menyebut ada tiga langkah krusial yang harus diperkuat, yang sepertinya kini sedang di pacu Pemprov Lampung.

 

Pertama hilirisasi pertanian. Jangan lagi menjual bahan mentah. Lampung harus mampu mengolah kopi, cokelat, dan singkong menjadi produk jadi di dalam daerah agar nilai tambah dan lapangan kerja tetap tinggal di “Sang Bumi Ruwa Juhai”.

 

Lalu kedua transparansi dan efektivitas anggaran. Sebagaimana berita-berita miring tentang tata kelola anggaran yang sering muncul, pengawasan dana desa dan bantuan sosial harus diperketat. Anggaran harus benar-benar “menyentuh tanah”, bukan menguap dalam seremoni birokrasi.

 

Ketiga, Pemberdayaan UMKM berbasis figital, dengan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal agar tidak lagi bergantung pada sistem tengkulak.

 

 

Kemiskinan di Lampung bukanlah takdir yang permanen. Ia adalah tantangan struktural yang memerlukan keberanian politik untuk menyelesaikannya. Lampung memiliki segala syarat untuk menjadi provinsi maju dengan kekayaan alam, posisi strategis, dan masyarakat yang ulet. 

 

Kini tinggal menunggu keseriusan para pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa kemakmuran bukan hanya milik segelintir elit, melainkan hak bagi seluruh warga, hingga ke pelosok desa di Pesawaran, Mesuji, hingga pesisir Barat. ****