Kaleidoskop Lampung 2025: Melihat Rapor Kinerja 15 Kepala Daerah di Tanah Lada

Oleh: Juniardi SIP SH MH

Tahun 2025 hampir usai. Provinsi Lampung, yang sempat menjadi sorotan nasional karena isu infrastruktur “jalan rusak” beberapa tahun silam, kini berada di persimpangan jalan. Di bawah kepemimpinan 15 Bupati dan Walikota baik yang berstatus petahana, penjabat (Pj), maupun wajah baru hasil Pilkada wajah Bumi Ruwa Jurai menunjukkan dinamika yang kompleks.

Evaluasi akhir tahun ini bukan sekadar soal penyerapan anggaran, melainkan dampak nyata bagi masyarakat. Penulis mencoba melakukan pemetaan “Rapor Kinerja” berdasarkan klaster tantangan wilayah.

Klaster pertama untuk kawasan perkotaan yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dengan kondisi rapor Kuning (Waspada). Karena dua kota otonom ini menghadapi tantangan klasik urbanisasi.

Kota Bandar Lampung misalnya berada di bawah bayang-bayang banjir yang tak kunjung tuntas. Meskipun wajah kota dipercantik dengan mural dan flyover, tugu tugas dan gerbang-gerbang, manajemen drainase dan sampah masih menjadi “Rapor Merah”. 

Kritik publik menyoroti bahwa pembangunan fisik seringkali melupakan aspek ekologis. Estetika kota meningkat, namun ketahanan bencana hidrometeorologi masih rapuh.

Di Kota Metro yang berhasil mempertahankan citra sebagai kota pendidikan dan kota ramah anak. Namun, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai stagnan. Tantangan Walikota adalah menghidupkan ekonomi malam dan kreatif agar Metro tidak sekadar menjadi “kota pensiunan” yang sepi setelah pukul 20.00 WIB.

Klaster kedua daerah Lumbung Pangan dan Sentra Industri (Lamteng, Lamsel, Lamtim). Kita catat dengan rapor Hijau untuk Infrastruktur, Merah untuk Keamanan dan Birokrasi. 

Tiga kabupaten Lamteng, Lamsel dan Lamtim ini adalah penyangga ekonomi utama Lampung.

Lampung Selatan, Bupati Egi mendapat apresiasi tinggi dalam percepatan perbaikan jalan antar-kecamatan. Namun, catatan integritas dan penempatan pejabat menjadi noda hitam yang mencederai prinsip good governance.

Lampung Tengah, sebagai wilayah terluas ini masih berjibaku dengan kerusakan jalan akibat tonase kendaraan industri. Kinerja Bupati dinilai “Cukup” dalam stabilisasi harga singkong dan sawit, namun birokrasi di tingkat bawah masih dikeluhkan lamban dan berbelit.

Lampung Timur, daerah ini masih pada fase isu keamanan (begal dan konflik gajah liar) masih menjadi momok. Meskipun ada upaya perbaikan citra pariwisata (Taman Nasional Way Kambas), investor masih ragu masuk karena persepsi keamanan yang belum sepenuhnya pulih.

Klaster ketiga Wilayah Ujung dan Pesisir (Pesibar, Lambar, Tanggamus, Pesawaran). Tercatat dengan Rapor Biru (Potensial namun Terhambat Akses)

Fokus utama di sini adalah pariwisata dan mitigasi bencana.

 Pesisir Barat (Pesibar) dan Pesawaran adalah dua wilayah ini menjadi primadona wisata. Bupati dinilai sukses mendatangkan wisatawan, namun gagal dalam manajemen lalu lintas dan pengelolaan sampah wisata. Kemacetan menuju akses pantai saat libur panjang 2025 menjadi catatan buruk manajemen tata ruang.

 Lampung Barat dan Tanggamus, sebagai daerah rawan bencana longsor. Respons pemerintah daerah dalam tanggap darurat dinilai cepat, namun upaya preventif (seperti penertiban lahan kritis) masih lemah. Nilai plus diberikan untuk upaya konservasi kopi robusta yang menjaga stabilitas ekonomi petani.

Klaster empat Wilayah Utara dan Pemekaran (Way Kanan, Lampura, Tuba, Tubaba, Mesuji). Dengan raport Merah yaitu (Perlu Perhatian Khusus). Zona ini menjadi zona yang paling membutuhkan intervensi serius.

Kondisi Lampung Utara yang kini nasih berjuang pulih dari trauma defisit anggaran masa lalu. Pembangunan infrastruktur berjalan sangat lambat dibandingkan kabupaten lain. Kepercayaan publik terhadap transparansi anggaran masih rendah.

Untuk daerah Tulang Bawang (Tuba) dan Mesuji perlu mewaspadai Konflik agraria dan sengketa lahan masih menjadi api dalam sekam. Kepala daerah dinilai kurang berani mengambil sikap tegas dalam memediasi konflik antara perusahaan besar dan petani lokal.

Tulang Bawang Barat (Tubaba) ini satu-satunya yang “nyentrik”. Pembangunan berbasis kebudayaan dan arsitektur berhasil menempatkan Tubaba di peta nasional. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa ikon-ikon budaya tersebut memberikan dampak ekonomi langsung ke “perut” rakyat, bukan sekadar spot foto Instagram.

Daerah terakhir adalah Way Kanan yang kini fokus pada peremajaan perkebunan rakyat cukup baik, namun konektivitas jalan penghubung antar-desa masih banyak yang berupa tanah merah, menyulitkan distribusi hasil bumi.

Catatan Evaluasi Menyeluruh

Secara agregat, ada tiga isu besar yang menghantui 15 Kepala Daerah di Lampung sepanjang 2025 yaitu;

1. Ketergantungan Pusat.l

Hampir seluruh Kabupaten/Kota masih memiliki ketergantungan sangat tinggi pada Dana Transfer Pusat. Inovasi untuk meningkatkan PAD masih minim dan konvensional (hanya mengandalkan pajak/retribusi standar).

2. Kualitas vs Kuantitas Jalan

“Mulus di awal tahun, hancur di akhir tahun.” Kualitas pengerjaan proyek infrastruktur di hampir seluruh wilayah Lampung dipertanyakan. Ada indikasi mark-down spesifikasi yang lolos dari pengawasan.

 3. Digitalisasi Semu

Banyak daerah meluncurkan aplikasi pelayanan publik (Smart City), namun integrasinya buruk. Aplikasi hanya menjadi proyek pengadaan tanpa penggunaan berkelanjutan oleh masyarakat.

Kesimpulan penulis bahwa rapor kinerja 15 Kepala Daerah di Lampung tahun 2025 menunjukkan bahwa “Lampung Sedang Berbenah, Namun Belum Berubah Sepenuhnya.”

Masyarakat Lampung tidak lagi bisa dipuaskan hanya dengan janji kampanye atau sekadar perbaikan jalan tambal sulam. Tahun 2026 menuntut para bupati dan walikota untuk naik kelas dari sekadar “Tukang Perbaiki Jalan” menjadi “Arsitek Kesejahteraan” yang mampu menciptakan lapangan kerja, menjamin keamanan, dan menegakkan birokrasi yang bersih dari korupsi.