Pejabat Publik Diawasi Bukan Disanjung

Ahmad Basri: K3PP (Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan)

Ada sesuatu yang keliru dalam cara sebagian masyarakat memandang pejabat publik, dan ini yang harus sedikit diluruskan agar tidak mudah “bengkok” dalam berpikir.

Ketika seseorang diberi jabatan, baik karena dipilih rakyat, diangkat negara, atau sekadar dititipkan kekuasaan, masyarakat seringkali justru berubah menjadi barisan pengagum, yang kadang bersikap berlebihan.

Pujian diberikan seperti ritual, ungkapan terima kasih mengalir tanpa henti. Seolah pejabat publik adalah “makhluk istimewa” yang tak boleh disentuh kata salah. 

Dalam lingkungan demokrasi yang sehat, pejabat publik tidak butuh disanjung. Mereka wajib diawasi.

Pejabat publik itu digaji dari uang rakyat. Setiap fasilitas yang digunakan, mobil dinas, rumah, staf, perjalanan, semuanya dibayar oleh keringat rakyat melalui pajak. 

Logika paling sederhana rakyat tidak punya hutang budi kepada pejabat. Sebaliknya pejabatlah yang berutang budi kepada rakyat. Masalahnya, budaya kita masih feodal. Unggah-ungguh, sungkan, basa-basi, masih begitu kental.

Pejabat hadir di acara desa, masyarakat sibuk mengucapkan terima kasih. Pejabat meninjau proyek, para bawahan sibuk menyanjung. Pejabat hadir di pesta, orang berdesakan ingin berjabat tangan.

Seolah kewajiban yang mereka lakukan adalah kebaikan personal, bukan tugas negara. Seolah semua proyek pembangunan yang sedang dikerjakan diambil dari kantong pribadi. Bukankah Itu semua uang kita, uang rakyat.

Masalahnya tidak berhenti di situ. Kultus terhadap pejabat publik telah menciptakan ruang kekuasaan yang tidak tersentuh oleh pengawasan atau kritik.

Seorang pejabat baru dilantik sudah dipuja-puja. Belum bekerja apa-apa, foto sudah disebar, baliho sudah dipasang, ucapan selamat mengalir seperti sungai tanpa hulu.

Padahal esensial demokrasi bukan soal memuji orang yang sedang berkuasa. Demokrasi adalah mekanisme kontrol bahwa siapapun yang diberi mandat harus diawasi, dikritik, dan dievaluasi. Sebab pejabat publik bukan raja. Mereka hanya mandataris rakyat pelaksana tugas pemerintahan.

Ketika masyarakat sibuk menyanjung, ruang kritik jadi sempit. Ketika masyarakat malu bersuara, pengawasan menjadi mati. Ketika rakyat hanya berharap ‘kedekatan’ bukan transparansi, saat itulah penyimpangan akan tumbuh.

Dan kita sering lupa bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak lahir dari niat jahat saja tetapi dari rakyat yang berhenti mengawasi dan terlalu mudah memuja.

Pejabat yang baik hakekatnya tidak butuh pujian. Pejabat yang benar tidak mencari tepuk tangan. Pejabat yang baik hanya satu hal yang diminta pengawasan dari rakyat.