Kadisdik Lampung Thomas Americo Kunjungi SMK Negeri Pulau Tabuan Hanya 1 Guru ASN Guru Honor Dibayar Rp150 Ribu Perbulan?

Tanggamus, sinarlampung.co-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengunjungi SMK Negeri Pulau Tabuan, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Jum’at 12 September 2025.

Kunjungan langka Pejabat Provinsi ke SMK Negeri Pulau Tabuan yang terkenal merupakan salah satu sarana pendidikan menengah atas negeri dibawah Disdikbud Lampung yang masuk dalam kategori daerah 3 T (Terjauh, Terluar, dan Tertinggal). Untuk menuju Pulau Tabuan dibutuhkan lima jam melintasi laut lepas dari Dermaga Kota Agung.

Setelah lima perjalanan dilaut lepas, Thomas Amirico bersama rombongan disambut di Dermaga Pulau Tabuan, Pekon Sawangbalak, Kecamatan Pulau Tabuan, itu juga untuk meresmikan bangunan gedung SMKN Pulau Tabuan sekaligus melihat langsung proses kegiatan belajarnya, dan berdialog secara terbuka, dengan tenaga pendidik maupun para siswa-siswi.

Kunjungan itu menjadi catatan sejarah bagi sekolah itu. Thomas Americo menyaksikan langsung kondisi sekolah, dan tenaga pendidikan disana. “Semua guru di sekolah ini berstatus honorer. Hanya saya yang PNS. Sedangkan 10 guru lainnya berstatus honorer. Bahkan satu di antaranya belum masuk dapodik karena terkendala sinyal saat melakukan penginputan data,” kata Plt Kepala SMKN Pulau Tabuan, M Ruzabari mengungkap fakta.

Menurut M Ruzabari, selama ini SMKN Pulau Tabuan yang memiliki 50 anak didik dan telah beroperasi sejak Juli 2024 belum pernah mendapat kucuran dana bantuan operasional sekolah (BOS). “Honor guru kami masih sangat minim, yaitu Rp100-Rp150 ribu per bulan. Belum ada Dana BOS. Untuk menutupi biaya operasional, seperti bayar listrik, ya swadaya masyarakat,” urai M. Ruzabari, di hadapan Thomas Americo.

Mendengar curhatan M. Ruzabari, Thomas menyatakan akan mengupayakan guru di sekolah itu masuk dalam program Lampung Mengajar, agar bisa mendapatkan tambahan insentif. Sedangkan mengenai masih minimnya jumlah siswa di SMKN Pulau Tabuan, Thomas berharap ada kolaborasi antara SD dan SMP Satu Atap Pulau Tabuan.

“Harus ada kolaborasi, SD hingga SMP Satu Atap. Sehingga jumlah anak tidak sekolah (ATS) bisa kita turunkan. Dan yang lulus SMP ini harus difasilitasi untuk melanjutkan ke jenjang SMK Negeri,” ujar Thomas Amirico prihatin.

Kepada para anak didik SMKN Pulau Tabuan, Thomas mengajak untuk terus semangat meningkatkan belajar, agar ke depannya mereka bisa masuk perguruan tinggi atau ke jenjang yang lebih baik lagi, dan ikut memajukan Pulau Tabuan.

“Sekarang ini saatnya anak-anak semua berjuang keras dalam belajar. Bangun keyakinan dengan cita-cita yang tinggi. Harus lahir dari Pulau Tabuan ini anak-anak yang sukses nantinya. Peluang besar di depan, jangan disia-siakan,” kata Thomas memotivasi siswa-siswi SMKN Pulau Tabuan.

SMKN 1 Pulau Tabuan, yang beralamat di Pekon Kuta Kakhang, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus. Didirikan sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan tingkat SLTA di Pulau Tabuan, sebuah wilayah terpencil dan terluar di Tanggamus.

Sekolah mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran 2024-2025. Pembangunan sekolah ini, yang dimulai pada sekitar tahun 2023, memanfaatkan tenaga dan material lokal, menjadi berkah bagi masyarakat sekitar, dan dirancang untuk menciptakan lulusan terampil yang dapat terserap di lapangan kerja atau memulai usaha sendiri.

Sekolah itu menjadi satu-satunya SMK di Kecamatan Pulau Tabuan. Dengan jumlah siswa hanya 50 orang, 7 guru honorer, dan 2 tenaga kependidikan honorer yang semuanya tanpa status ASN, satu-satunya ASN yaitu Plt Kepala Sekolah, M. Ruzabari, M.Pd.

Sejak Juni 2024 hingga kini, seluruh biaya operasional sekolah terpaksa ditopang dari kantong pribadinya. Mulai dari penerbitan sertifikat tanah, izin operasional sekolah, pembayaran listrik PLN, hingga kewajiban pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang mengharuskan sekolah menyewa dan meminjam laptop semuanya dibiayai secara pribadi.

SMKN 1 Pulau Tabuan itu juga tidak memiliki sumber air bersih. Para siswa dan guru harus berjalan ratusan meter menuju hulu untuk mendapatkan air. Satu-satunya sumur bor yang dulu digunakan kini rusak karena mesinnya tak lagi berfungsi. Tahun ini, sekolah bermusyawarah dengan orang tua siswa agar membantu dengan iuran Rp75 ribu per bulan untuk satu anak.

Namun iuran itu tentu bukan solusi jangka panjang. Mayoritas orang tua siswa hanyalah nelayan kecil, yang pendapatannya sangat bergantung pada hasil laut. Bagi mereka, uang Rp75 ribu per bulan sudah cukup memberatkan. Sementara itu, sekolah terus berjalan dalam kondisi seadanya. (Red)