Parade Militer Beijing: Pesan Xi Jinping ke Amerika Serikat dan Posisi Indonesia di Antara Dua Kutub Kekuatan Militer

 

Oleh: Verlantra Arivandy M Subing – Mahasiswa Pascasarjana Kajian Stratejik & Global, Universitas Indonesia

Perayaan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Beijing bukan sekadar momentum seremonial, perayaan itu mengandung pesan politik keras China ke Amerika Serikat melalui parade militer berskala besar. Selama 90 menit, parade militer tersebut menampilkan rudal balistik, jet tempur, serta persenjataan alutsista modern sebagai representasi kapabilitas militer China yang kian modern dan kompetitif.

Lebih dari sekadar peragaan militer, parade ini diartikan sebagai ambisi Xi Jinping dalam memosisikan China sebagai pusat gravitasi baru dalam tatanan internasional. Kehadiran Vladimir Putin dan Kim Jong Un di panggung utama memperkuat pesan simbolik tersebut: Beijing sedang merajut jejaring kekuatan alternatif yang secara implisit siap menantang hegemoni global yang selama ini didominasi Amerika Serikat dan negara-negara barat.l

Dapat diketahui, pasca Perang Dunia Ke-II, Amerika tidak hanya tampil sebagai pemenang perang, melainkan juga menerapkan hegemoninya melalui pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan aliansi militer NATO. Dengan memanfaatkan statusnya sebagai rule maker sekaligus security provider, AS meneguhkan legitimasi sebagai aktor sentral dalam pembentukan dan penjagaan tatanan internasional.

Jaringan aliansi dari Jepang, Korea Selatan, hingga Filipina berfungsi sebagai perisai ganda: menahan ekspansi strategis China dan mematikan keterjaminan jalur perdagangan global. Dalam kerangka tersebut, menyebut Amerika Serikat sebagai hegemon global bukanlah hiperbolis, melainkan realita yang tercermin dari konsistensi peran Washington dalam menguasai geopolitik dunia.

Xi Jinping dan Military-Civil Fusion (MCF)

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, China telah bergeser dari kebijakan civil-military integration (CMI) menuju strategi military-civil fusion (MCF) sebagai kebijakan militer berbasis automasi, robotik, dan dual-use (AI, big data, kuantum, manufaktur canggih, dll.) yang sesuai dengan tujuan China demi menggapai kekuatan militer dunia kelas satu di tahun 2049 (Bitzinger, 2021).

Tujuan Xi selama ini lewat PLA (People’s Liberation Army) yang ia pimpin yakni menguatkan dua integrasi penting dalam kapabilitas militer China. Yang pertama, memperkuat kapasitas militer menuju intelligentized warfare dalam mengimbangi kekuatan AS di Indo-Pasifik. Dan kedua, menjadikan China sebagai pusat teknologi global yang dapat menopang pertahanan negara.

Upaya China di bawah Xi Jinping merupakan proyeksi Xi dalam mendobrak keunggulan Amerika dalam peran modernisasi militer selama ini. Parade militer China yang sarat akan pertunjukan drone dan misil canggih ini merupakan ancaman serius bagi AS dalam perang kecerdasan buatan (AI Warfare) dalam hal militerisasi.

Mari kita telaah bagaimana PLA bekerja di masa Xi Jinping sekarang. Perlu diketahui, saat ini PLA melibatkan integrasi riset akademik melalui ilmuwan dan akademisi militer bersama dengan institusi militer dalam menghasilkan doktrin perang cerdas (intelligentized warfare).

Komando Xi Jinping sendirilah yang menegaskan bahwa doktrin militer China sekarang berubah agar inovasi teknologi yang dikembangkan dapat bersifat “offset” yakni membangun pusat penggunaan militer seperti drone yang ditempatkan ke fasilitas militer penting seperti di Irak untuk menemukan celah dalam menetralkan keunggulan militer AS.

Implikasinya dapat tercermin lewat kekuatan akademik dan riset di China yang merupakan bagian dari lembaga elite yang dibangun seperti Academy of Military Science, PLA National Defense University, dan NUDT yang kemudian diarahkan menjadi pusat inovasi pertahanan AI. Ini paralel dengan model think tank militer AS seperti RAND, DARPA, atau US Air Force Research Lab (Nye, 2022).

Berbeda dengan Amerika yang berganti Presiden setiap pemilu, kepemimpinan Xi Jinping sejak terpilih di tahun 2013 memberikan Xi ruang dalam menikmati kekuasaan yang memungkinkannya membaca pola kebijakan Amerika yang berpindah-pindah dari Obama, Trump periode 1, Biden, dan Trump periode 2.

Pada era Obama, Xi menyaksikan orientasi kebijakan luar negeri Obama lewat “Pivot to Asia” yang menekankan dominasi maritim, aliansi, serta investasi besar pada riset teknologi informasi dan memindahkan fokus hegemoni militerisasi AS dari Timur-Tengah ke Kawasan Asia.

Di era Biden, ia banyak mewarisi orientasi Obama yang menekankan multilateralisme dan tetap menyalurkan anggaran signifikan untuk AI, siber, dan teknologi ruang angkasa. Sebaliknya, Trump mengedepankan konfrontasi langsung melalui perang tarif dan kebijakan proteksionis, tetapi secara substansi tetap memperkuat industri pertahanan, termasuk upaya membatasi transfer teknologi tinggi ke China.

Xi tampaknya berhasil membaca satu pola yang tidak pernah hilang, yakni keunggulan teknologi militer yang dikedepankan Amerika sehingga memuluskan strategi Xi untuk mengubah kebijakan yang bukan sekadar reaktif, melainkan lebih proaktif dalam menyusun investasi di quantum computing, big data, dan kecerdasan buatan.

Selain itu, Xi memastikan bahwa sektor sipil-komersial China terhubung langsung dengan kebutuhan modernisasi PLA (Cozad et al., 2023). Hal ini yang kemudian memuluskan visi strategi military-civil fusion (MCF) dapat terlaksana dalam menekan Amerika dalam kompetisi modernisasi alutsista dan militer.

Ketegangan China-Amerika Serikat dan Pelajaran yang Diambil Indonesia

Apakah China akan segera menggantikan Amerika Serikat sebagai pemimpin hegemonik militer global? Jawabannya, belum (sampai saat ini).

Mengaca pada struktur internasional yang ada, keunggulan Amerika dalam tiga faktor penting: Geografi, Finansial, dan Demografi. Pada faktor geografi, AS dilindungi oleh letak Samudra dan dikelilingi negara-negara aliansi Amerika seperti Kanada. Hal ini berbeda dengan China yang dihadapkan negara-negara di perbatasan seperti Jepang dan India yang masih memiliki isu konfrontasi perbatasan sengketa wilayah.

Kedua, dolar Amerika masih menjadi mata uang utama dunia dengan jaringan keuangan transnasional yang luas, sementara mata uang yuan dari China belum meraih status mata uang global. Dan ketiga, populasi Amerika masih tumbuh lewat angkatan kerja produktif mereka.

Di lain sisi, China sedang getol menghadapi luapan bonus demografi yang mereka kelola. Tentunya, tidak dapat dikesampingkan China tetap akan berproses dalam membangun ketiga faktor tersebut, karena terhitung detik ini China bersama Rusia telah menghadirkan BRICS sebagai alternatif jalur dagang tanpa benturan dengan Barat.

China saat ini lebih tepat dipahami sebagai pesaing yang berupaya memperluas ruang kompetisi dan tidak dapat didikte AS, bukan pengganti hegemon global. Parade militer hanyalah salah satu cara Beijing menyampaikan pesan bahwa dunia kini memiliki pilihan selain dominasi AS dan mengirimkan pesan keras pada Amerika dan Barat bahwa Beijing siap menawarkan diri sebagai opsi alternatif dalam kompetisi hegemonik militer yang sedang mereka bangun secara global.

Parade Militer Beijing pada 3 September 2025 bukan hanya menampilkan kekuatan militer China, tetapi juga menjadi ajang diplomasi simbolik. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah gelombang protes sipil dan mahasiswa di Indonesia memberikan arti erat bahwa Indonesia siap berkomitmen dengan China terkait kerja sama militer dalam memimpin kekuatan geopolitik dunia yang selama ini dikuasai Amerika dan aliansinya.

Bersama dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin, Indonesia ditempatkan dalam barisan pemimpin yang secara terbuka memberi pengakuan terhadap narasi strategis Beijing. Dari total 25 kepala negara yang hadir, absennya figur-figur integral seperti Narendra Modi (India), Shigeru Ishiba (Jepang), serta Presiden Lula da Silva (Brasil) memiliki makna politik yang signifikan, bahwa menghadiri parade militer ini bukan berarti tanpa konsekuensi.

Patut diketahui, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di periode kedua kepemimpinannya, secara terbuka melakukan konfrontasi besar terhadap kebijakan tarif perdagangan ke seluruh dunia. Ini dapat diartikan sebagai konsekuensi mitra dagang Amerika saat ini yang tidak dapat mengambil langkah politik sembarang dalam menghadiri parade militer ini.

Sehingga, gestur Presiden Prabowo Subianto dapat diinterpretasikan menjadi dua hal. Yang pertama, Indonesia memiliki ruang terbuka karena prinsip non-bloknya dalam menentukan aliansi geopolitik dan kerja sama militer selama ini. Bagaimana tidak, Presiden Prabowo pada Juli 2025, juga turut menghadiri Bastille Day di Prancis bersama Presiden Emmanuel Macron, di mana Militer Indonesia turut tampil dalam parade tersebut.

Belum lagi, Indonesia masih melakukan operasi kerja sama dengan militer Amerika Serikat lewat Super Garuda Shield bersama negara besar lainnya. Sehingga, keputusan Presiden Prabowo untuk menghadiri Parade Beijing sudah tepat, karena prinsip non-blok Indonesia memberikan kepastian dunia bahwa Indonesia akan bersikap pragmatis terhadap kepentingan nasional dan mengedepankan keseimbangan kekuatan geopolitik dari dua kutub kekuatan, Amerika Serikat dan China.

Dan yang terakhir, pola kebijakan luar negeri Prabowo saat ini tidak hanya berpaku pada model dikte dari Amerika Serikat. Hadirnya Indonesia dalam Aliansi BRICS misalnya, menjadi pertanda bahwa Prabowo peka akan situasi ketidakpastian geopolitik di mana memiliki konsekuensi terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan nasional di seluruh negara.

Belum lagi, Indonesia merupakan negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sehingga membutuhkan perimbangan kekuatan dari berbagai blok. Bagi Indonesia, situasi saat ini jelas, bahwa ada urgensi untuk meningkatkan pendekatan kerja sama militer internasional yang berbasis pada jangkauan yang lebih luas, sehingga investasi di sektor pertahanan dan keamanan nasional Indonesia dapat diwujudkan untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik (Triharyono et al., 2025).