
Lampung Timur, sinarlampung.co-Calon bupati dan wakil bupati di Lampung Timur yang terpilih nanti harus siap dengan beban hutang Rp131 miliar. Belum lagi uang APBD yang masih nyangkut di BPR Tripanca, yang hingga kini belum jelas pengembaliannya.
“Para calon pemimpin di Lampung Timur harus tahu, jika saat ini Pemkab Lamtim memiliki utang tidak kurang dari Rp130 miliaran. Hal semacam ini yang lebih perlu diketahui, sehingga dipikirkan sejak dini langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya,” kata Penggiat LSM Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan (PPEPP) Provinsi Lampung, Gunawan Handoko, Minggu 15 September 2024.
Gunawan Handoko mengatakan, pada tahun 2023 kemarin Pemkab Lamtim menganggarkan pendapatan daerah sebesar Rp2.299.528.341.980,00 dan terealisasi Rp2.131.663.102.999,38 atau 92,70%. Perolehan ini meningkat dari tahun 2022 yang mencapai Rp2.078.803.898.819,06 atau pun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.098.247.312.922,78.
“Jika mengacu pada surat Bupati Lamtim, M Dawam Rahardjo, Nomor: 900/797/27/SK/2024, perihal Surat Representasi Manajemen kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, tertanggal 13 Mei 2024, memang banyak peningkatan dari sisi pendapatan daerah. Meski tidak sedikit juga pintu pendapatan yang belum memenuhi sasaran, khususnya pada bidang retribusi daerah. Hal semacam ini selayaknya menjadi kajian utama para calon bupati-wakil bupati, sehingga jelas arah program kedepannya,” kata Gunawan Handoko.
Menurut mantan Caleg Partai Ummat ini, kajiannya, perolehan pendapatan dari retribusi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Karena potensinya cukup besar bila ditangani dengan baik, dan akan bisa terus mengurangi besarnya defisit anggaran.
“Pada tahun 2023 kemarin, Pemkab Lamtim mengalami defisit keuangan riil di angka Rp 43.335.800.212,80. Memang ada penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 dengan posisi defisit Rp 155.712.192.461,19. Juga terjadi pengurangan bila dilihat dari defisit keuangan riil tahun anggaran 2021 yang mencapai Rp 75.387.197.597,07. Tapi, itu semua akan bisa diturunkan kembali jika pimpinan Pemkab Lamtim bekerjanya lebih tersistem,” ujarnya.
Anehnya, ujar Gunawan Handoko, dalam kondisi defisit keuangan riil sebesar Rp43.335.800.212,80 itu, Pemkab Lamtim diketahui masih memiliki utang sebanyak Rp131.020.219.266,85. “Memang, kalau dibandingkan dengan utang tahun sebelumnya, ada penurunan yang signifikan. Di mana tahun 2022 jumlahnya mencapai Rp209.994.109.367,55, dan pada 2021 sebanyak Rp115.185.859.936,37. Nah, utang sebesar Rp131 miliaran itu yang harus ditangani oleh pemenang pilkada mendatang,” urainya.
Gunawan Handoko mengingatkan cabup-cawabup Lamtim untuk mengedepankan program dan strategi guna menata keuangan pemerintah dan terimplementasi dengan baik bagi kepentingan masyarakat, dibandingkan dengan terus “memelihara” perseteruan yang mencuat saat masa pendaftaran calon beberapa waktu lalu.
“Saya menilai, semangat untuk memperbaiki tata kelola keuangan bagi pembangunan dan kemaslahatan masyarakat dikesampingkan. Yang ada hanyalah gerakan-gerakan seremonial untuk menarik simpati rakyat semata. Wajar saja hal itu dilakukan, tetapi jangan lupakan program-program terukur yang dapat segera mengangkat Lamtim dari keterpurukannya. Ini yang lebih utama,” katanya. (Red)