
Bandar Lampung (SL)-Kerusakan lahan konservasi di Lampung tidak hanya karena ulah perambah, tetapi juga di perparah oleh kebijakan pemerintah, terkait kewenangan, dan pengelolaan. Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dalam diskusi publik di Auditorium Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung, Jalan ZA Pagar Alam, Rabu, 22 Januari 2020.
“Ada lahan register bersertifikat, sementara ini kewenangan dirjen kehutanan, kewenangan pusat, gimana daerah. Serahkan saja le daerah, saya kelola 10 tahun jamin hutan itu baik lagi,” kata Arinal. Masalah lainya, soal Penegakan hukum ilegallogging. Gakumnya untuk wilayah Sumateta ada di Medan. “Gimana kita sudah laporkan, ilegal longging jalan terus pengelola di Medan, dan tidak pernah datang, ” ujar Arinal.
Arinal yang juga mantan Kadis Kehutanan, menyebutkan jika tiap tahun kerusakan hutan di Lampung diatas 30 persen, terutama dalam dua tahun terakhir, dan kerusakan kehutanan berkelanjutan. Karena itu Arinal Djunaidi mengajak seluruh stakeholder bahu membahu menjaga kelestarian hutan.
Menurut Gubernur, Lampung memiliki 1.004.735 hektare hutan secara keseluruhan. Terdiri dari hutan konservasi dengan luas 462.030 hektare, hutan lindung 317.615 hektare, dan hutan produksi 225.090 hektare. Sementara untuk luas kawasan hutan yang rusak ada sekitar 37,42% atau 375.928 hektare. “Kita harus menjaga kelestarian alam. Bila hutan dan lingkungan kita baik, maka hidup kita juga akan baik,” kata Arinal.
Kondisi saat ini, kata Arinal banyak hutan-hutan yang rusk, yang harus terus dijaga dan jangan sampai dirusak lagi “Soal penyelesaian konflik hutan yang terjadi harus diselesaikan. Kita terus memberikan perhatian khusus bukan hanya sekedar kebijakan semata namun ada upaya konkritnya. Secara kualitas dan kuantitas mengalami kerusakan. Maka kita jadikan itu perhatian,” katanya.
Selain gubernur, diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat nasional dan lokal. Antara lain Anggota DPR RI Hanan A Rozak, Anggota DPD RI Perwakilan Lampung Bustami Zainudin, Kepala Set Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kustanta Budi Prihatno. Dosen Universitas Lampung Slamet Budi Yuwano dan Agus Triono, Dosen Universitas Bandar Lampung IB Ilham Malik dan Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri. (juniardi)