
Kubu Raya (SL) – Pekerjaan Proyek pekerjaan Jalan Poros yang Berlokasi Desa Punggur Kecamatan Sui Kakap Kabupaten Kubu Raya, dari Dinas PUPR atau Bina Marga diduga dikerjakan asal jadi. Selain dengan kualitas rendah, proyek itu juga menjadi keluhan masyarakat, dengan tidak memperhatikan lingkungan masyarakat.
Kades Punggur Adi Kusuma Jaya mengatakan terdapat beberapa titik proyek jalan poros diwilayah desanya yang banyak menuai protes warga. Selain karena gangguang polusi akibat proyek itu, juga melihat kualitas pekerjaan yang buruk. “Ada beberapa titik Pekerjaan mengalami masalah dan menuai protes oleh sebagian warga masyarakat karena sistim atau cara pelaksanaannya tidak mengutamakan kualitas dan banyak keluar jalur,” katanya.
Protes dan kritik itu juga muncul dari organisasi wartawan Kalimantan Barat. Persatuan Jurnalistik Indonesia (PJI) DPW Kalimantan Barat meminta aparat penegak hukum, dana pihak terkait melakukan proses hukum dan audit terhadap pekerjan itu. “Sistim pengerjaanya serta terindikasi tindakan korupsi ini perlu Audit,” kata Wakil Ketua PJI DPW Kalimantan Barat, Rudi Halik, dilokasi proyek.
Pengamatan wartawan terlihat dari cara kerja dan sistim pekerjaan tersebut yang tidak mengutamakan kuwalitas dan menjadi ajas manfaat yang berkelanjutan. “Sementara anggaran yang di ambil dari APBD Kab Kubu Raya dengan jumlah uang Milyaran rupiah,” katanya.
Termasuk tahapan proses dalam pelaksanaan yang tidak mengutamakan mutu itu apakah memang di buat ruang untuk pelaksana dengan tidak sesuai bestek. “Sistim perencanaannya kurang matang dibuat oleh konsultan perencana atau dari Dinas terkait, terindikasi sudah ada ruang kongkalikong,“ katanya.
Kondisi proyek sejak tahapan awal pekerjaan sudah terjadi kejanggalan di beberapa titik. Karena kini sudah mengalami keretakan pada badan Jalan. Itu terjadi karena dari tahapan pekerjaan dengan ukuran LPA/LPP-nya dibuat sangat tipis, dan tak sesuai untuk pondasi awal.
“Pekerjaan jelas tidak sesuaai bestek. Belum lagi dari awal pembagunan itu terlaksana tiap hari pemandangan debu yang kian hari kian meresahkan masyarakat sekitar dan penguna jalan poros tersebut sangat Riskan berakibat dampaknya kesehatan masyarakat,” tambah Kades.
Untuk itu, warga mendesak DPRD Kabupaten Kubu Raya khususnya dapil Kec Sui Kakap dapat segera mungkin turun kelokasi untuk mengaudit pelaksanaan proyek tersebut karena ini merupakan bagian tangung jawab dari anggota dewan yang mewakili aspirasi. “Dewan dapil sini harus turun kemasyarakat dan sidak kelapangan untuk mengecek kebenaran dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut,” katanya kesal.
Dinas PUPR /BINA MARGA diharap tidak tutup mata atas kualitas proyek itu, dan harus segera mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.”Jika perlu ganti pelaksana yang bandel, yang tidak mengikuti pentunjuk Dinas berdasarkan bestek atau rencana kerja yang sudah disepakati. Ini semua tujuannya untuk membuat epek jera agar pembangunan ini benar benar berajas manfaat,” jelasnya. (Tim)